.webp)
Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional menolak rencana pemerintah impor beras 1 juta ton. Sebab saat ini masuk musim panen raya.
Wakil Sekjen KTNA Nasional, Zul Herman mengatakan rencana impor beras itu sudah membuat gaduh para petani yang sedang berjuang menegakkan kedaulatan pangan.
"Kami KTNA menolak impor beras yang direncanakan pemerintah, mengingat pada bulan ini hingga Mei kami para petani padi sedang melakukan panen raya yang berimbas sangat besar jika ada impor beras terutama dari harga gabah petani yang akan turun," kata Zul kepada detikcom, Sabtu (20/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa wilayah saat ini yang sudah memasuki masa panen disebut seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimatan Selatan.
Berdasarkan catatannya dari Badan Pusat Statistik (BPS), pergerakan produksi beras pada 2020 lebih tinggi dari 2019. BPS juga merilis potensi peningkatan produksi padi pada 2021, yait subround Januari-April 2021 sebesar 25,37 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88% dibandingkan subround yang sama pada tahun 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.
"Pada Pendemi COVID-19 saat ini, data BPS menyebutkan sektor pertanian masih memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan angka terbesar dari kinerja pemerintahan saat ini di antaranya tanaman padi," ucap Sekretaris Jenderal KTNA Nasional, Yadi Sofyan Noor.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras. Mengingat hal itu berdampak kepada penurunan harga jual hasil panen padi petani, serta membuat mental petani akan tertekan karena merasa kurang dihargai jerih payahnya selama ini.
"Pada masa pandemi COVID-19 ini, petani telah berusaha memanfaatkan waktu, tenaga dan modal usahanya untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dalam rangka mengantisipasi kelangkaan pangan dengan merujuk anjuran pemerintah terutama Kementrian Pertanian," terang Yadi.
(aid/hns)
