Haruskah RI Impor Beras 1 Juta Ton?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Minggu, 21 Mar 2021 13:30 WIB
Pemerintah berencana impor beras 1 juta ton. Dirut Perum Bulog Budi Waseso pun buka-bukaan soal kondisi ratusan ribu ton beras impor yang belum terpakai.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Wacana impor beras 1 juta ton mengemuka belakangan ini. Hal tersebut pun menuai polemik di dalam masyarakat. Lalu, haruskah Indonesia impor beras?

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras ( Perpadi) Sutarto Alimoeso menjelaskan, selama ini pemerintah menimbang tiga aspek untuk impor beras. Tiga aspek itu meliputi produksi, cadangan dan harga beras.

Soal produksi, dia menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) meramalkan tahun ini terjadi peningkatan produksi. Bahkan, produksi sampai April mencapai 14 juta ton. Sementara, kebutuhannya sekitar 10-11 juta ton. Artinya, terdapat kelebihan atau surplus sebanyak 4 juta ton.

"Kemudian pada Mei pun diperkirakan juga masih surplus. Baru nanti Juni biasanya imbang antara produksi dan kebutuhan dan konsumsi, Juli, Agustus akan surplus lagi," ujarnya kepada detikcom, Minggu (21/3/2021).

Dirinya pun sempat meninjau kondisi beberapa wilayah di Banten. Hasilnya, beberapa penggilingan padinya menumpuk. Tak hanya itu, ia juga berkomunikasi dengan anggota di beberapa wilayah. Dia bilang, gudang-gudang penggilingan saat ini menyimpan 1,9 juta ton beras.

"Bahkan minggu lalu berdasarkan perkiraan laporan temen-temen daerah, perkiraan di gudang-gudang temen-temen penggilingan 1,9 juta ton beras," ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan hal tersebut maka masalah produksi tidak memenuhi syarat sebagai pertimbangan impor. Aspek kedua yakni stok atau cadangan, menurutnya, Kementerian Pertanian telah melakukan perhitungan di mana ada stok di lapangan sekitar 6,3 juta ton dan ditambah stok Bulog maka ada sekitar 7 juta ton lebih.

"Kalau melihat angka stok pun dari situ, kemudian dibandingkan apalagi mau panen raya tadi itung-itungannya aman," ujarnya.

Terakhir aspek harga. Dia bilang, harga beras saat ini cenderung turun. Bahkan, pada kasus-kasus tertentu harganya di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

"3 hal ini pertimbangan perlu tidaknya impor tampaknya hari ini, hari-hari ini belum tepat waktunya," ungkapnya.

Sementara, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyayangkan rencana impor beras tersebut. Menurutnya, kebijakan tersebut abai terhadap situasi pertanian dalam negeri dan akan semakin menekan petani.

"Rencana impor beras mengabaikan situasi yang tengah dihadapi oleh petani di dalam negeri. Saat ini berbagai wilayah di Indonesia akan memasuki masa panen raya. Tidak hanya itu, petani tanaman pangan khususnya padi, tengah dihadapkan pada situasi merosotnya harga gabah," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Henry kemudian menegaskan, merosotnya harga gabah sangat merugikan petani.

"Di Tuban misalnya, harga gabah mencapai Rp 3.700. Harga tersebut di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 4.200. Begitu juga di beberapa wilayah lainnya seperti Banyuasin, Aceh dan Nganjuk, harga di tingkat petani berada di bawah HPP. Pemerintah seharusnya berfokus mengatasi hal ini dahulu ketimbang buru-buru merencanakan impor," tegasnya.

Henry mengatakan, jika mengacu pada data yang dirilis oleh BPS, situasi komoditas pangan di Indonesia diprediksi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. BPS menyebutkan potensi produksi padi Januari - April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling. Artinya potensi produksi beras sepanjang Januari - April 2021 mencapai 14,54 juta ton beras. Ini naik sebesar 3,08 juta ton dibandingkan tahun 2020 lalu.

"Jika mengacu pada data tersebut ditambah lagi dengan situasi yang berkembang saat ini, rencana impor beras harus dikaji lebih jauh. Sekali lagi, rencana ini akan berdampak kepada petani dalam negeri kita. Jangan lupa, sektor pertanian masih menjadi andalan dan mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini," ujarnya.

(acd/zlf)