Kemnaker & BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Data Penerima JKP

Erika Dyah - detikFinance
Selasa, 23 Mar 2021 17:22 WIB
Ida Fauziyah
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Menurutnya, integrasi data dibutuhkan untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021).

Diketahui, Ida menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker. Pada kesempatan yang sama, Ida mengatakan adanya integrasi data dapat membantu pemerintah segera menggulirkan program JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menambahkan, nantinya manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja," kata Ida.

Selain itu, Ida menjabarkan berbagai hal yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan sinergi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu,

1. Integrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dalam implementasi Program JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja di Kemnaker.

2. BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan program jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemnaker.

3. Dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu dilakukan kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dari tingkat pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik BPJS, dan dinas daerah.

4. Kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik dalam bidang akademis maupun nonakademis.

5. Peningkatan kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) serta pengaturan pelaksanaannya di luar negeri (negara lain).

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengemukakan rencana kerja BPJS Ketenagakerjaan untuk lima tahun ke depan. Adapun rencana kerja itu berisi 3 pilar dan 6 lompatan.

Zuhri menjabarkan, tiga pilar tersebut adalah memastikan dan mendorong semua program dan kegiatan dapat meningkatkan dan kemaslahatan, memastikan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan, serta memastikan agar pengelolaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan normal.

Sementara itu, ia mengungkap enam lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi mendorong peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data, mendorong terus perbaikan layanan dengan pendekatan strategis, efisiensi, dan dukungan IT, serta memperhatikan risiko operasional dan investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan program BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami juga mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik, menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal maupun eksternal, dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi dengan implementasi operasional," pungkas Zuhri.

Lihat juga video 'Kelanjutan Subsidi Gaji untuk Karyawan Swasta':

[Gambas:Video 20detik]



(mul/ega)