Ada yang Nggak Beres Sama Impor Beras, Ombudsman Turun Tangan!

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 24 Mar 2021 19:00 WIB
Pemerintah berencana impor beras 1 juta ton. Dirut Perum Bulog Budi Waseso pun buka-bukaan soal kondisi ratusan ribu ton beras impor yang belum terpakai.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Polemik rencana pemerintah impor beras 1 juta ton belum berakhir, sederet penolakan disuarakan berbagai pihak. Bahkan, Ombudsman RI pun sampai turun tangan memantau wacana impor beras ini.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya mengendus adanya maladministrasi dalam proses pengambilan keputusan impor beras di tingkat rapat koordinasi terbatas antar kementerian. Namun, sifatnya masih potensi belum bisa dibuktikan.

"Ombudsman mengamati ada potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras. Kami akan dalami bagaimana mekanisme rakortas dalam penentuan importasi beras ini. Kami mencium adanya maladministrasi karena polemik terjadi," ujar Yeka dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/3/2021).

Yeka mengatakan indikasi maladministrasi terjadi karena pengambilan keputusan impor beras diambil di tengah kecukupan stok dan kebutuhan beras. Dari tingkat produksi, hingga ketersediaan beras di tengah masyarakat menurutnya masih cukup.

"Indikasinya ini produksi nggak masalah, stok beras nggak ada masalah sehingga kami melihat ini jangan-jangan ada yang salah dalam memutuskan impor beras ini," kata Yeka.

Karena itu, Yeka dan pihaknya akan mulai mengumpulkan data dan bukti soal dugaan potensi maladministrasi. Di sisi lain, meski melihat adanya potensi maladministrasi, pihaknya hanya menyarankan pemerintah melalui Kemenko Bidang Perekonomian untuk menunda keputusan melakukan impor beras sampai Mei 2021.

"Kami meminta Kemenko Perekonomian melakukan rakortas menunda keputusan impor, hingga menungu perkembangan panen dan pengadaan Perum Bulog paling tidak sampai awal Mei. Kami memita Kemenko Perekonomian untuk menunda keputusan impor, bukan cuma pelaksanaannya saja," kata Yeka.

Yeka juga sempat buka-bukaan data kebutuhan dan ketersediaan beras nasional. Seperti apa?

Dia memaparkan data yang didapatkan pihaknya dari Kemendag, disebutkan stok beras nasional berada di Perum Bulog dan beras yang beredar di pasar. Di Bulog dia menyebutkan ada 859.000 ton stok beras, 23 ribu di antaranya digunakan untuk beras komersil Bulog.

Meski begitu, sekitar 300-400 ribuan ton beras Bulog berpotensi turun mutu dan tak bisa digunakan dalam waktu dekat, artinya Bulog diperkirakan memiliki 400-500 ribuan ton beras yang bisa digunakan.

Dengan data tersebut, Yeka menyimpulkan beras Bulog mampu memenuhi 20% kebutuhan beras bulanan nasional yang mencapai 2,5 juta ton beras.

"Itu ketahanannya sekitaran 6 hari lah," kata Yeka.

Kemudian, dia menyebutkan masih ada 6 juta ton lagi stok beras yang beredar di masyarakat. Jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan bulanan nasional.

Jumlah itu dihitung dari stok gabah penggilingan yang akan menjadi beras, lumbung pangan masyarakat daerah, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang, hingga stok beras yang dimiliki masyarakat di tingkat rumah tangga.

Jumlah ketersediaan beras ini masih akan bertambah dengan adanya masa panen raya yang sedang terjadi. Merujuk angka BPS, Yeka menjabarkan panen padi di bulan Januari hingga April saja bisa menghasilkan 14,54 juta ton beras.

"Di waktu yang sama tahun lalu cuma 11 jutaan ton, ini ada kenaikan 3 juta ton," ujar Yeka.

(hal/eds)