Rencana pemerintah impor beras 1 juta ton dirasa janggal oleh pengamat. Ada beberapa hal yang mendasari hal tersebut. Pertama, karena harga beras sejauh ini masih dinilai stabil.
"Indikasi-indikasi kita perlu impor kan sebenarnya nggak terpenuhi ya. Selama ini kan indikasinya satu ya, misalnya harga di tingkat konsumen, (harga) beras itu biasanya naik. Sementara dari banyak data selama hampir 4 bulan terakhir terutama kan nggak ada gejolak yang berarti harga beras," kata Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah saat dihubungi detikcom, Jumat (26/3/2021).
Alasan kedua yang membuat rencana impor beras tidak pas karena menurutnya tidak ada isu dari sisi produksi. Apalagi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat potensi produksi padi pada subround Januari-April 2021 diperkirakan sebesar 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 5,37 juta ton atau 26,88% dibandingkan subround yang sama pada 2020.
"Di lapangan juga misalnya jaringan-jaringan petani yang kita punya itu nggak ada laporan juga kalau ada serangan hama atau misalnya bencana banjir dan kekeringan. Jadi secara umum aspek produksi nggak ada masalah," jelasnya.
Lebih lanjut, cadangan beras di Bulog yang dinilai tidak memadai menurutnya bukan alasan yang kuat untuk dilakukan impor beras 1 juta ton. Sebab, sejak dua atau tiga minggu yang lalu sudah mulai panen. Jika alasannya di gudang Bulog tak ada cadangan yang cukup, dia menilai tinggal dilakukan penyerapan oleh Bulog atas hasil panen di dalam negeri.
"Kecuali kalau misalnya di dalam negeri lagi paceklik, itu masih kita bisa terima lah (keputusan impor) kira-kira begitu, dengan alasan-alasan penjelasan yang kuat. Tapi sekarang mau panen begini kok, jadi aneh, harusnya justru mengandalkan produksi dalam negeri apalagi ada prediksi naik produksinya. Kalau kita jelas menolak rencana itu," jelas dia.
Apalagi kejanggalan yang terasa dari impor beras 1 juta ton ini? Lihat di halaman selanjutnya.
Simak Video "Petani di Purwakarta Tolak Impor Beras"
[Gambas:Video 20detik]
