Polemik rencana impor beras 1 juta ton masih bergulir. Pemerintah masih ngotot untuk mengimpor komoditas pangan tersebut meskipun disebut-sebut Indonesia akan panen raya.
Beberapa pengamat menilai 'ada udang di balik batu' dari rencana pemerintah untuk impor beras. Kata Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah ada pemburu rente.
"Kalau belajar dari berbagai kasus importasi yang selama ini nggak cuma beras ya, misalnya kita bisa belajar dari bawang putih kemudian dari daging dan seterusnya, selalu saja kan ada ruang bahasa umumnya itu pemburu rente," kata dia saat dihubungi detikcom, Jumat (26/3/2021).
Menurutnya, bukan tidak mungkin di balik impor beras 1 juta ton akan muncul juga pemburu rente untuk kepentingan-kepentingan tertentu karena nilai ekonominya cukup besar.
"Kalau kita hitung kalau kita impor misalnya (beras) Vietnam atau Thailand itu selisih dengan di dalam negeri kan bisa lebih dari Rp 1.000 per kg selisih harganya, marginnya itu bisa di atas Rp 1.000 (per kg)," sebutnya.
"Nah, kalau misalnya dari margin itu mungkin ada free rider-nya (penumpang gelap), kemudian ngambil (untung) kan kita nggak tahu juga tapi peluang itu menjadi terbuka dengan margin yang besar kayak gitu, bukan tidak mungkin maksud saya, ini berkaca dari kasus-kasus korupsi di importasi pangan yang lain," tambahnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Nasional Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin bahkan menyebut pemburu rente bisa memperoleh keuntungan triliunan dari impor beras 1 juta ton.
Baca juga: Mendag Ngotot Impor Beras, Buwas Menolak |
"Selisih harga internasional dengan harga di dalam negeri itu per kilogram itu bisa Rp 2.900 sampai Rp 3.000. 1 juta ton artinya 1 miliar kilogram. Potensi margin kotor Rp 2,9 sampai Rp 3 triliun," sebutnya.
Margin kotor tersebut setelah dikurangi biaya pengapalan dan sebagainya maka diperkirakan diperoleh keuntungan bersih Rp 1,5 triliun dari impor beras tersebut.
"Kalau biaya pengapalan dan lain sebagainya dipotong ya mereka bisa untung hampir 50%, artinya bisa menggali keuntungan Rp 1,5 triliun dengan waktu yang demikian cepat," tambahnya.
Simak juga video 'Saran Ombudsman untuk Menko Perekonomian dan Bulog soal Impor Beras':
