.webp)
Mudik dilarang oleh pemerintah dinilai bisa menyebabkan maraknya angkutan penumpang ilegal alias angkutan gelap. Hal itu justru berbahaya jika terjadi di tengah upaya pengendalian virus Corona (COVID-19). Sebab, mereka sulit untuk diawasi.
"Itu terbukti (Lebaran) 2020 mereka menggunakan apapun, dengan kendaraan kecil, travel, segala macam blusuk-blusuk lewat jalan tikus itu dilakukan," kata Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan saat dihubungi detikcom, Jumat (26/3/2021).
"Masyarakat menggunakan angkutan yang tidak berizin, kendaraan pribadi yang menjadi angkutan umum itu tidak bisa diapa-apakan oleh pemerintah," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan bahwa penyedia angkutan gelap ini memasarkan jasanya secara online, misalnya saja melalui jejaring media sosial (medsos).
"Masif kok mereka jualan by online, lewat medsos segala macam itu masif dan tidak bisa diapa-apakan oleh pemerintah. Nah ini kan kita sayangkan," sebut Kurnia.
Jika dalam rangka mudik yang dilarang oleh pemerintah adalah pergerakan orangnya, bukan kendaraannya maka pemerintah diminta untuk tegas memastikan tidak ada pergerakan pemudik.
"Kalau pergerakan masyarakatnya semuanya tutup, pastikan penegakan hukum dan pengawasan di jalan tegas. Jadi semua masyarakat tidak ada yang boleh keluar kota sama sekali, jalan itu harus kosong, baik jalan provinsi maupun jalan tol," tambahnya.
(toy/ang)
