Jakarta -
Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang begitu besar bagi Indonesia. Bukan hanya soal kesehatan, kas negara sampai diguncang oleh pandemi.
Hal itu diakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bilang pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap keuangan negara.
"Penting sekali, dan ini sudah saya sering sampaikan yang namanya konsolidasi anggaran harus betul-betul kita lakukan. Apalagi di tengah anggaran kita yang goncang seperti sekarang karena pandemi COVID-19," ucapnya dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Nasional V, APKASI di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu menurutnya penting melakukan konsolidasi anggaran di situasi saat ini. Jokowi berpesan agar para bupati juga melakukan hal yang sama terhadap APBD-nya.
"Konsolidasi anggaran artinya apa rencana APBD harus dilihat betul-betul. Yang biasanya nggak buka secara detail, sekarang buka secara detail. Cek secara detail, kemana larinya, outputnya apa, outcomenya apa. Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung," terangnya.
Dia juga mengingatkan kepada para bupati agar tidak menebar anggaran ke seluruh dinas tanpa adanya skala prioritas. Menurutnya dengan memilih dinas yang prioritas untuk fokuskan anggaran jauh lebih bijak di situasi saat ini.
"Semua dinas diberi, semua semua semua, kita nggak punya skala prioritas. Nggak tahu prioritasnya yang mana. Untuk kabupaten menurut saya, 2 saja cukup beri prioritas. Misalnya saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan, ya sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana," tegasnya.
Negara saat ini juga membutuhkan anggaran hingga Rp 1.006,4 triliun untuk menutupi tekornya APBN 2021. Baca di halaman berikutnya.
Tonton video 'Jokowi Sebut Anggaran Negara Terguncang Gegara Covid-19':
[Gambas:Video 20detik]
Pemerintah memastikan butuh anggaran mencapai Rp 1.006,4 triliun di 2021. Anggaran tersebut untuk menambal defisit atau tekor APBN yang disepakati melebar ke level 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pelebaran defisit ini menandakan anggaran belanja negara dibandingkan penerimaan lebih besar. Sehingga dibutuhkan dana tambahan sebesar Rp 1.006,4 triliun untuk menambal defisit tersebut.
Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan, ada dua sumber yang akan dioptimalkan pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
"Pembiayaan akan dilakukan dengan dua sumber utama, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan dari pinjaman atau loan," kata Deni dalam webinar InfobankTalkNews 'Peran Investor Institusi Lokal dalam Rangka Pendalaman Pasar Finansial Instrumen Saham dan SBN', Rabu (10/3/2021).
Dalam kondisi penuh ketidakpastian akibat pandemi COVID, Deni mengatakan fleksibilitas antar instrumen pembiayaan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan anggaran karena defisit.
Dalam penerbitan SBN, Deni menyebut pemerintah akan mengandalkan denominasi rupiah daripada valuta asing (valas). SBN rupiah dianggap lebih memiliki risiko rendah. "Proporsinya 80 sampai 85%. Sedangkan SBN valas untuk pelengkap menghindari crowding fund effect, dan proporsi 12 sampai 15%" ungkapnya.
Tidak sampai di situ, dikatakan Deni, pemerintah juga akan menerbitkan SBN ritel yang proporsinya sekitar 4 sampai 6%. Penerbitan SBN dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pasar keuangan.
"SBN ritel, untuk meningkatkan porsi masyarakat dalam pembiayaan tahun lalu Rp 76 triliun, tahun ini Rp 70 sampai Rp 80 triliun dari penerbitan SBN ritel baik konvensional dan syariah," ungkapnya.
.webp)
