Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengingatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tidak sembarangan membuka lahan hutan. Meskipun, kegiatan itu dilakukan untuk ketahanan pangan.
Sudin mengatakan kesalahan memberikan izin pembukaan lahan hutan akan memberikan ancaman bencana longsor. Sebab, pohon-pohon di hutan ditebangi karena pembukaan lahan tersebut.
"Saya sudah dapat laporan dari tim. Itu kan ketinggian, apabila ketinggian itu pohon ditebang, ditanam seperti bawang merah, bawang putih, kentang, tinggal nunggu waktunya longsor," kata Sudin dalam rapat kerja bersama KLHK, Senin (29/3/2021).
"Dan ini sudah terjadi kok. Di pegunungan-pegunungan Dieng itu kan longsor semua akibat pembukaan yang kebablasan. Jadi jangan sampai Kementerian Kehutanan memberikan izin tapi dampaknya longsor," tambahnya.
Sudin memahami bahwa pembukaan lahan hutan sebagai sumber ketahanan pangan. Namun, dia mau pemerintah juga memperhatikan dampaknya. Potensi pelanggaran juga harus diperhatikan seperti di perhutanan sosial.
"Saya meminta sebelum memutuskan perhutanan sosial tidak ada salahnya dilaporkan dulu ke Komisi IV, yang ada dievaluasi dulu, jangan sudah dibuka-buka, kemudian rakyat sebentar, kemudian datang cukong mengambil alih," ujar Sudin.
Menanggapi itu, Menteri LHK Siti Nurbaya memastikan pihaknya sudah memperhatikan berbagai langkah dalam membuka lahan hutan untuk ketahanan pangan, termasuk untuk food estate.
"Kita lihat ada hutannya, ada bencana, Pak Ketua memberikan identifikasi sangat tepat dan kami perhatikan Ketua untuk selanjutnya dan monitoring. Nanti Pak Mentan akan membahas yang sudah dilaksanakan itu sebetulnya di luar hutan, jadi belum ada yang masuk ke hutan, kami mengantisipasi pergerakan selanjutnya," tuturnya yang juga hadir dalam rapat.
Simak juga video 'Puluhan Rumah di Sumedang Terdampak Pergerakan Tanah':
