Mantan Bos Bulog Buka-bukaan soal Impor Beras hingga Preman Sawah

Soraya Novika - detikFinance
Selasa, 30 Mar 2021 10:32 WIB
Sebanyak 3.000 ton beras Vietnam sisa impor pada 2018 masih ngendon di Banyuwangi. Ribuan ton beras itu tersebar di gudang-gudang Bulog di Banyuwangi.
Foto: Ardian Fanani/detikcom
Jakarta -

Mantan Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso buka-bukaan soal impor beras. Menurutnya Indonesia sebenarnya tidak perlu mengimpr beras. Sebab, hingga awal Maret stok beras di berbagai tempat penggilingan padi ada sekitar 1,9 juta ton. Jumlah itu dipastikan akan terus meningkat hingga mencapai 12 juta ton seperti prediksi BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, dia menolak rencana impor beras oleh pemerintah.

"Saya sudah sampaikan ke Kementan dan Kemendag, stok kita cukup jadi tidak perlu (impor). MoU yang sudah dibuat dengan negara lain bisa dibatalkan kok. Itu kan tidak mengikat, cuma untuk jaga-jaga saja," kata Sutarto kepada tim Blak-blakan detikcom, Jumat (26/3/2021).

Tingginya produksi panen kali ini, dia melanjutkan, karena dampak bencana banjir tak seburuk sebelumnya. Bila pada 2007 dampak banjir akibat fenomena La Nina mengakibatkan puso di 100 ribu hektare sawah, kali ini cuma sekitar 50 ribu hektare.

Sebagai orang yang pernah 35 tahun berkarir di lingkungan pertanian, Sutarto justru menyebut fenomena La Nina biasanya akan meningkatkan kapasitas lahan tanam ketimbang El Nino. "Jadi, La Nina itu justru positif karena luas tanam akan bertambah," ujarnya.

Ketua Umum PerPadi (Persatuan Pengusaha Penggiligan Padi dan Beras) ini kemudian mengkritik pemerintah yang dinilai tidak konsekuen dalam menugaskan Bulog untuk menjadi stabilisator (harga pangan). Apalagi kemudian salah satu kewenangan Bulog untuk menyalurkan beras bansos sejak beberapa tahun lalu justru diambil alih oleh Kemensos lewat e-warung.

"Kalau cuma disuruh menyerap tapi kemampuan mendistribusikannya dikurangi ya memang jadi berat," kata Sutarto.

Pada bagian lain, mantan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian itu juga mengungkapkan berbagai problem klasik terkait masalah perberasan.

Selain soal distribusi pupuk dan benih yang masih kerap terjadi, juga kehadiran para preman sawah di saat musim panen tiba. Bagi para petani kecil di daerah-daerah kehadiran para preman itu tentu ikut berpengaruh terhadap biaya produksi mereka.

"Para preman sawah itu biasa memungut biaya truk-truk pengangkut gabah dari sawah, misalnya. Ini kan berpengaruh. Kenapa mereka ada, ya antara lain karena problem lapangan kerja sehingga memilih jadi preman," kata Sutarto.



Simak Video "Jokowi Tidak Akan Impor Beras Hingga Akhir 2021, Jika..."
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)