Paskah Tuding Pemerintah Lamban Restrukturisasi RDI

Jakarta - Pemerintah dituding lamban mengurus rekening dana investasi (RDI). Pemerintah mestinya langsung merestrukturisasi tanpa berpanjang-panjang mengurusi payung hukum.Demikian Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di kantornya, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Kamis (2/3/2006)."Dari dulu, waktu pak Boediono jadi Menkeu, sudah kita bilang (sebagai anggota DPR) dilakukan restrukturisasi, saya rasa tidak perlu payung lagi, tinggal pemerintahnya, pemerintahnya yang lamban lakukan restrukturisasi, harusnya harus cepat dia bertindak, karena jumlahnya itu cukup besar RDI itu," ujar mantan Ketua Komisi X DPR RI ini.Sebelumnya, Dirjen Perbendaharaan Depkeu Mulia P. Nasution mengatakan, pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menyelesaikan RDI yang macet. RDI yang ada di perusahaan BUMN saat ini mencapai Rp 62 triliun. Namun dari jumlah tersebut tidak semuanya dalam kondisi macet. Paskah mengungkapkan, banyak RDI yang perlu direstrukturisasi seperti yang ada di PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan Telkom. "Harusnya pemerintah bertindak cepat pada waktu itu segera melakukan restrukturisasi, toh nggak akan berlarut-larut begini. Tapi sekarang ini tidak terlambat lah, tinggal pemerintah lakukan restrukturisasi dengan reschedulling atau pemotongan kewajiban, karena ini lebih banyak kepada dulu itu proyek-proyek komando," urainya.Bappenas sendiri mengusulkan restrukturisasi terhadap RDI-RDI ngadat itu. "Toh itu juga pada dasarnya digunakan di dalam negeri, kan nggak dibawa ke luar negeri, tidak perlu pakai tangkap-tangkapan, lebih ke Depkeu dan Menko Perekonomian yang harus selesaikan," tandasnya. (qom/)