Bukan April Mop! Ini Kebijakan Jokowi yang Baru Keluar Lalu Dianulir

Tim detikcom - detikFinance
Kamis, 01 Apr 2021 10:18 WIB
Presiden Jokowi
Foto: Biro Pers Setpres

Perpres Investasi Miras

Keran investasi pada bidang usaha minuman beralkohol alias minuman keras (miras) akhirnya batal dibuka. Keputusan pembatalan tersebut dilakukan Presiden Jokowi setelah didesak sejumlah pihak.

Aturan mengenai investasi miras dimuat dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Orang nomor satu di Indonesia itu langsung mencabut lampiran Perpres yang mengatur pembukaan investasi miras, tepatnya lampiran III pada butir 31, 32, dan 33.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa terjadi perdebatan panjang sebelum akhirnya pemerintah membuka pintu investasi miras. Dia menyatakan pembuatan kebijakan membuka keran investasi miras itu sudah melalui diskusi yang sangat komprehensif, dengan tetap memperhatikan pelaku usaha dan pemikiran tokoh-tokoh agama, masyarakat, dan tokoh-tokoh pemuda.

Mudik Dilarang

Pemerintah akhirnya melarang mudik Lebaran 2021. Sebelumnya hal ini masih simpang siur lantaran pernyataan Kementerian Perhubungan yang menyatakan mudik tahun ini kemungkinan tak dilarang.

"Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang hendak berpergian," kata Menteri Perhubungan Budi Karya dalam paparannya pada saat rapat kerja dengan komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021).

Larangan mudik Lebaran tidak hanya berlaku kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah juga melarang seluruh masyarakat mudik Lebaran.

Larangan mudik dimulai pada 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah tanggal itu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang ke luar daerah kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu.

Impor Beras

Presiden Jokowi akhirnya membatalkan rencana impor beras yang sebelumnya sudah disuarakan oleh Kemenko Perekonomian. Rencana ini sempat membuat gaduh karena menuai penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk petani.

Berbagai pihak saling adu pandangan terkait impor 1 juta ton beras. Bahkan, yang bikin semakin memanas beda pendapat soal urgensi impor beras berasal dari sesama instansi di pemerintahan itu sendiri.

Bulog menyatakan, sejauh ini stok beras Bulog sudah mencapai 883.585 ton yang terdiri dari cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton. Artinya, setelah panen raya, stok CBP Bulog pada akhir April di atas 1 juta ton beras dan jumlah itu sudah memenuhi CBP per tahun, sehingga tidak diperlukan lagi impor beras.

Sementara Kemendag menyatakan stok beras Bulog saat masa panen raya belum cukup memenuhi kriteria aman.

Halaman

(eds/ang)

Tag Terpopuler