Sri Mulyani cs Harus Fokus Tangani Krisis karena COVID, Ini Alasannya

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 09 Apr 2021 21:00 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah terus fokus mengatasi pandemi COVID-19. Karena pandemi, seluruh negara termasuk Indonesia mengalami krisis kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Bahkan baru-baru ini telah terjadi gelombang ketiga di beberapa negara.

"Pandemi ini harus kita awasi, agar bisa selesaikan masalah ini, karena ini krisis kesehatan, krisis sosial, krisis ekonomi, krisis keuangan," kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto dalam acara Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual, Jumat (9/4/2021).

Dito mengungkapkan, parlemen akan mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan antisipasi pandemi COVID-19. Salah satunya mengenai pengadaan vaksin. Dia menilai keputusan pemerintah yang mengalokasikan anggaran pengadaan vaksin membuat Indonesia masuk sebagai 10 negara tercepat yang melaksanakan program tersebut.

Menurut dia, vaksin saat ini menjadi kunci penanganan pandemi COVID-19.

"Untuk mengatasi ini harus memberikan vaksinasi, bagaimana memberikan belum ada pengalaman, banyak sumber, saya mengapresiasi dan kami apresiasi pemerintah kepada KPC-PEN dan Menkeu yang begitu cepat membeli vaksin, dan Indonesia menjadi yang tercepat di Asia Tenggara, karena itu berani karena harus DP, dikirim, dan melakukan proses vaksin untuk 180 juta, kita butuh 370 juta dosis yang insya Allah ditargetkan selesai 2021," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengatakan hadirnya gelombang ketiga di beberapa negara Eropa berpotensi melumpuhkan fundamental ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah fokus menangani pandemi COVID agar tidak terjadi gelombang baru di tanah air.

"Apabila gelombang ketiga pandemi COVID-19 tidak dapat dicegah maka akibatnya sangat fatal bagi fundamental ekonomi," katanya.

Untuk menangani penyebaran COVID, dikatakan dia pemerintah harus segera mengakselerasi seluruh stimulus yang sudah disiapkan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).


Pembentukan Kementerian Investasi & Pencipta Lapangan kerja serta Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) masih belum bisa diharapkan dalam jangka waktu Pendek mampu Gerakkan Investasi karena Ekosisten Investasi Global masih wait & see Melihat Kemampuan Negara dalam mengendalikan COVID-19.

Bunga Kredit Perbankan Belum turun Masih kisaran 12-14% landing rata ke Pelaku usaha. BI rata 3,5% tidak signifikan mendorong Penurunan bunga kredit perbankan. Jadi wajar jika Dunia usaha masih belum bergerak.

"Kita sarankan pemerintah menyiapkan skenario terburuk yaitu perubahan kebijakan fiskal dengan fokus penyiapan skema pembiayaan bansos dinaikkan dan diperpanjang serta diperluas," ujarnya.

Selain itu, pemerintah harus melaksanakan kebijakan relaksasi kredit perbankan secara gradual dan sektoral serta bisa memperpanjang hingga tahun 2023. Lalu, pemerintah juga harus mengantisipasi potensi lonjakan NPL

"Ketiga konsep pemulihan ekonomi nasional diubah menjadi penyelamatan ekonomi nasional sehingga lebih tajam dan fokus pada sektor UMKM dan industri padat karya," ungkapnya.

(hek/zlf)