.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Indonesia pada First Ministerial Roundtable, Sidang Perubahan Iklim COP26, Kamis (15/4). Dalam acara ini, pihak Indonesia terpilih sebagai co-chair bersama Inggris, selaku tuan rumah KTT Perubahan Iklim COP26.
Airlangga menyampaikan forum dialog ini bertujuan sebagai wadah kolaborasi, baik negara produsen maupun konsumen dalam mempromosikan perdagangan komoditas dan pembangunan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan dan hutan.
"Pertemuan perdana tingkat menteri ini memberi kita kesempatan untuk melakukan dialog terbuka antara negara-negara produsen dan konsumen dalam masalah keberlanjutan guna mempromosikan dan meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial serta perlindungan lingkungan," ujar Airlangga dalam keterangannya, Jumat (16/4/2021)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut Airlangga menyampaikan di tengah banyaknya kebijakan perdagangan yang restriktif dari negara-negara Eropa, melalui forum ini Indonesia bertekad untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai.
"Indonesia akan memimpin dengan memberikan contoh (leading by example)," kata Airlangga.
Ia juga menjelaskan Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret sebagai negara pertama yang mengimplementasikan Voluntary Partnership Agreement (VPA) on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) bersama Uni Eropa dan Inggris. Indonesia juga telah melakukan penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Pada 2020, Indonesia pun telah berhasil menurunkan 91,84% luas area kebakaran lahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kebakaran hutan di Indonesia pada tahun lalu adalah seluas 300.000 hektare.
Sementara itu di Amerika Serikat seluas 3,5 juta hektare, di Uni Eropa seluas 400.000 hektare, hutan Amazon seluas 2,2 juta dan 18,6 juta hektare di Australia pada periode yang sama.
Airlangga juga menjelaskan Pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya dalam mewujudkan produksi dan perdagangan berkelanjutan antara lain dengan: (1) penerapan sistem jaminan legalitas kayu dan minyak sawit berkelanjutan (ISPO), (2) upaya pengurangan kayu ilegal dan deforestasi, (3) upaya restorasi dan rehabilitasi lahan gambut, serta (4) penetapan lahan konservasi.
Ia menyebut upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi emisi sebesar 29% di 2030. Bahkan, menurutnya dengan dukungan kerja sama internasional diperkirakan hal ini dapat berkurang hingga 41% emisi di 2030.
Di sisi lain, Menteri Pasifik dan Lingkungan Inggris, Lord Zac Goldsmith menyampaikan pentingnya membangun momentum dan meningkatkan kolaborasi dalam menyusun peta jalan dan merumuskan aksi-aksi konkret, yang akan disepakati pada Sidang Perubahan Iklim COP26 di Glasgow.
Ia menyebut undangan dan tawaran co-chairmanship dialog FACT kepada Indonesia merefleksikan pengakuan Inggris terhadap komitmen kuat Indonesia dalam penanganan di bidang perlindungan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
"Terdapat peluang bagi dunia untuk melakukan suatu pendekatan yang berkelanjutan antara pemanfaatan lahan dan produksi komoditas senilai US$ 4,5 triliun setiap tahun hingga 2030, seraya menjaga lingkungan," ujar Lord Goldsmith.
Sebagai informasi, First Ministerial Roundtable merupakan salah satu side event yang akan diselenggarakan sepanjang tahun dalam rangkaian kegiatan menuju Sidang Perubahan Iklim COP26 yang agenda puncaknya akan diadakan pada bulan November di Glasgow, Inggris.
Conference to The Parties (COP) merupakan konferensi pengambilan keputusan tertinggi terkait Konvensi Kerangka Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Framework Convention on Climate Change - UNFCCC).
First Ministerial Roundtable ini menyepakati Joint Statement on Principles for Collaboration under the Sustainable Forest Management, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue. Lebih lanjut, forum menyepakati pembentukan empat kelompok kerja, antara lain: 1) Trade and Market Development; 2) Smallholder Support; 3) Transparency and Traceability; dan 4) Research, Development and Innovation yang akan segera menyusun Peta Jalan (Roadmap) mengenai langkah konkret yang dapat diambil oleh Pemerintah.
Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Pasifik dan Lingkungan Inggris Raya Lord Zac Goldsmith of Richmond Park, COP 26 President Designate UK, The Right Honourable Alok Sharma MP, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Alue Dohong, serta para Menteri,Duta Besar dan Pejabat Tinggi negara lainnya dari 26 negara.
(mul/mpr)
