Ini Dia Kandidat Utama Pengelola TMII yang Baru

Anisa Indraini - detikFinance
Jumat, 16 Apr 2021 15:32 WIB
Presiden Jokowi mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari yayasan keluarga Soeharto kembali ke negara.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) akan dikelola negara setelah sebelumnya dikelola Yayasan Harapan Kita. Nantinya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pariwisata untuk mengurusnya.

Direktur Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan mengatakan kemungkinan BUMN pariwisata yang akan mengurus TMII, yaitu PT Taman Wisata Candi (TWC).

"Setneg kan bukan ahlinya di bidang wisata, dia akan melakukan kerja sama rencananya dengan BUMN apakah ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation), atau TWC nanti akan dilihat, kemungkinan TWC itu. Saya belum terima resmi proposalnya dari Setneg, tapi setidaknya antara itu, mungkin TWC," kata Encep dalam bincang bareng DJKN bertema 'Pengambilalihan TMII', Jumat (16/4/2021).

Encep menjelaskan pengelolaan TMII akan dilakukan dengan kerja sama pemanfaatan (KSP). Dari situ negara bisa mendapat kontribusi tetap per tahun, bagi hasil, dan kerja sama akan menjadi BMN setelah 30 tahun.

"Jadi kalau membangun sesuatu tahun ke-30 menjadi barang negara, itu yang akan diperoleh negara dari segi financial-nya ya yang tadi saya bilang kontribusi tetap, profit sharing sama akhir kerja sama menjadi BMN," tuturnya.

Siapapun BUMN yang akan mengurus TMII, Encep berharap dia sebagai perseroan yang kuat dari segi keuangan sehingga tak perlu Penyertaan Modal Negara (PMN). Justru bagaimana agar bisa menghasilkan pendapatan untuk negara.

"Kalau bisa BUMN ini nggak perlu PMN dengan memanfaatkan yang ada. Yang penting BUMN ini yang qualified, yang kuat untuk mengelola TMII," ucapnya.

Berdasarkan audit sementara, Taman di kawasan Jakarta Timur itu memiliki 6 Nomor Urut Pembelian (NUP) tanah senilai Rp 20,5 triliun. Bangunan yang masih perlu diinventarisasi di sana ada 10 kementerian/lembaga (K/L), 31 anjungan milik Pemerintah Daerah (Pemda), 12 mitra dan 18 badan pengelola TMII. Saat ini sedang dilakukan audit keseluruhan dalam waktu 3 bulan sebelum transisi pengelolaan.

"Jadi TMII ini bukan hanya financial economic saja, tapi juga non-financial misalnya gimana masyarakat bisa menikmati pendidikan, kebudayaan, pariwisata, jadi aspek-aspek non financial pun akan kita kaji, itu juga kan manfaat buat negara," imbuhnya.

(aid/eds)