.webp)
Rencana Menteri BUMN Erick Thohir membeli peternakan di Belgia langsung mendapatkan respons dari sejumlah pihak. Pemerintah diminta fokus mengembangkan peternakan lokal ketimbang membeli peternakan di luar negeri.
Penolakan pertama datang dari Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Purus Subendro.
Nanang mengatakan, membeli peternakan di Belgia tidak mengurangi impor. Pasalnya, sapi-sapi hasil peternakan BUMN di Belgia yang dikirim ke Indonesia pun akan terhitung sebagai sapi impor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nanang berpendapat, pemerintah seharusnya fokus mengembangkan peternakan rakyat. Ia mengatakan, Indonesia punya potensi untuk menekan impor daging sapi dengan memberikan bantuan kepada peternakan anak sapi.
Selama ini, populasi anak sapi masih belum banyak karena untuk mengembangkannya dibutuhkan biaya besar, sementara harga jual tak seberapa. Nanang mengatakan, dibutuhkan biaya Rp 6 juta untuk memelihara satu ekor anak sapi. Sementara, harga jualnya tak jauh dari biaya tersebut.
Oleh sebab itu, ia menilai ketimbang mengeluarkan dana untuk membeli peternakan di Belgia, lebih baik uangnya digunakan untuk memberi subsidi pada setiap ekor anak sapi.
"Kalau dana yang digunakan untuk membeli lahan peternakan di Belgia bisa digunakan untuk mensubsidi setiap anak sapi yang lahir, misalnya setiap anak sapi diberi subsidi sekitar Rp 1,5 juta per ekor, dengan validasi data dilakukan oleh yang berwenang, apakah itu kepala dinas peternakan tingkat kecamatan, kelurahan, dan lain-lain, sehingga akan menggairahkan industri peternakan rakyat," kata Nanang kepada detikcom, Selasa (20/4/2021).
Dengan cara itu, maka peternak bisa bertahan menghadapi godaan untuk menjual induk sapi. Nantinya, secara perlahan populasi sapi dalam negeri bertambah, dan bisa meraih cita-cita swasembada daging sapi.
Pulau Kosong Buat Peternakan
Menurut Pengamat Peternakan Sapi Rochadi Tawaf, Indonesia masih punya banyak lahan kosong yang bisa dikembangkan menjadi peternakan sapi. Salah satunya pulau-pulau kosong di Papua. Begitu juga dengan rencana integrasi peternakan sapi dengan perkebunan sawit, lahan eks tambang, dan sebagainya.
"Lahan-lahan luas di luar Pulau Jawa, integrasi sapi-sawit, lahan eks tambang, pulau-pulau kosong di Papua, dan masih banyak juga di perbatasan-perbatasan. Yang penting sekarang niat Pemerintah ini harus ditunjukkan, tidak setengah hati," tegas Rochadi.
Rochadi mengatakan, untuk program integrasi sapi-sawit harus dijalankan dengan lebih serius agar pengusaha sawit tertib melaksanakannya. Caranya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang diperuntukkan kepada pengusaha sawit.
Dihubungi terpisah, Dosen Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Institut Pertanian Bogor (IPB) Denny Widaya Lukman mengatakan, pemerintah perlu menjaga keberadaan lahan-lahan peternakan sapi, baik di pusat maupun daerah. Pasalnya, saat ini lahan peternakan sapi berkurang karena banyak dibangun untuk perumahan.
"Ternyata perumahan jauh lebih penting daripada peternakan. Begitu juga lahan pertanian kan semakin berkurang. Seperti di Cianjur tadinya sawah membentang, sekarang isinya perumahan," kata Denny.
Oleh sebab itu, pemerintah pusat maupun daerah harus menjaga ketersediaan lahan peternakan mengingat pentingnya peternakan untuk menjaga pasokan daging sapi dalam negeri.
"Komitmen utama semua lini di atas, nggak bisa hanya Kementan, Kemendag, susah. Karena itu juga terkait Pemda, dan karena otonomi mereka tidak tunduk dengan pusat," urainya.
Anggota DPR tak setuju dengan rencana Erick Thohir. Cek di halaman berikutnya.
Simak juga 'Rayakan Hari Kartini, Erick Thohir Kenang Pesan Sang Ibu':
