Menyoal Rencana Impor Garam yang Terancam Mubazir 

Soraya Novika - detikFinance
Rabu, 21 Apr 2021 07:00 WIB
Sekitar 200 massa yang terdiri dari organisasi mahasiswa Garda NKRI dan para petani garam siang ini menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/5/2018). Mereka menolak kebijakan pemerintah mengenai impor garam 3,7 juta ton.
Ilustrasi/Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Rencana impor garam 3 juta ton menuai pro dan kontra. Di satu sisi pemerintah beralasan impor garam dibutuhkan untuk kebutuhan industri. Sebab garam produksi dalam negeri belum bisa memenuhi standar mutu yang dibutuhkan industri.

Di sisi lain, petambak berteriak menolak hal tersebut, menyebut stok garam tahun lalu saja belum terserap semua. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang ikut mengamati persoalan tersebut angkat suara.

KPPU satu suara dengan para petambak. Menurut KPPU, kuota impor garam yang ditentukan pemerintah tahun ini dikhawatirkan bakal berakhir mubazir, terutama bila diamati dari sisi kebutuhan sektor industri pengolahannya saja.

Berdasarkan data yang dihimpun KPPU, pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun ini diprediksi masih di bawah pertumbuhan sebelum pandemi atau tahun 2019. Pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun ini diyakini hanya naik antara 2,49-3,1% saja. Sedangkan, tahun 2019 lalu mencapai 3,8%.

Logikanya, dengan pertumbuhan sebesar itu, kebutuhan garam industri tahun 2019 akan lebih banyak dari tahun ini. Akan tetapi, di tahun tersebut, Indonesia hanya mengimpor 2,5 juta ton garam, dan industri pengolahan cukup-cukup saja dengan stok tersebut.

Rekomendasi tahun ini yang mencapai 3 juta ton garam tentu berpotensi berlebih dan akhirnya bisa saja masuk ke pasar garam rakyat. Dari situlah sumber masalah bisa muncul.

Demikian pula dengan prediksi kebutuhan garam yang sebanyak 4,6 juta ton tahun ini. Prediksi itu dikhawatirkan overestimasi. Menurut KPPU, perkiraan kebutuhan garam 4,6 juta ton itu bisa saja keliru. Mengingat saat ini masih pandemi, kebutuhan akan garam tak mungkin bisa melonjak dibanding tahun lalu.

Akan tetapi, prediksi 4,6 juta ton gram itu meningkat sebanyak 4,7% dari proyeksi kebutuhan garam 2020. Padahal belum tentu kebutuhan garam tahun ini lebih besar dari tahun lalu.

Bila dibiarkan bisa menjadi sumber masalah salah satunya memicu praktik rente.

"Penetapan kebutuhan garam 4,6 juta ton tahun ini dan alokasi impor 3 juta ton berpotensi over estimasi," ujar Direktur Kebijakan Persaingan KPPU Taufik Ahmad dalam konferensi pers virtual, Selasa (20/4/2021).

Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah terkait proses importasinya. Pemerintah menyerahkan wewenang kepada para pelaku usaha untuk melakukan impor garam sesuai alokasi kuota yang ditetapkan untuk kebutuhan dalam negeri.

Berlanjut ke halaman berikutnya.