Pak Jokowi Ada Usul Nih, Ketimbang Bangun Ibu Kota Baru Mending Perbanyak BLT

Tim Detikcom - detikFinance
Rabu, 21 Apr 2021 15:20 WIB
Ilustrasi THR
Foto: shutterstock
Jakarta -

Proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) rencananya akan dimulai tahun ini dengan pembangunan Istana Presiden. Sejumlah pihak mendesak pemerintah menunda rencana tersebut agar bisa fokus pada penanganan pandemi COVID-19.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyarankan, dana yang nantinya digunakan untuk membangun Istana Presiden sebaiknya disalurkan untuk bantuan langsung tunai (BLT). Meski pemerintah sudah menyalurkan sejumlah BLT, menurutnya masih perlu ditingkatkan dan diperluas penyebarannya.

"Banyak sekali yang terkena dampak pandemi, kehilangan pendapatan harian, sangat sulit, apalagi yang kehilangan pekerjaan terutama di sektor-sektor pariwisata, nah itu semua hrs dibantu dengan Bansos, bantuan tunai, bukan sembako," terang Anthony, Rabu (21/4/2021).

Ia menyayangkan keputusan pemerintah memangkas nilai BLT untuk pelaku usaha mikro (bantuan produktif usaha mikro/BPUM) dari Rp 2,4 juta tahun lalu, menjadi Rp 1,2 juta. Ia menegaskan, seharusnya nilai dan jumlah penerimanya diperbanyak.

"Dan bantuan tunainya ya kalau bisa untuk masyarakat kelas ke bawah itu ya harusnya diperbesar, bukan sekarang dipotong dari tahun lalu, yang BPUM, itu dipotong setengahnya, nah itu tidak akan membantu ekonomi," terang Anthony.

Senada dengan Anthony, Pengamat Kebijakan Publik Harryadin Mahardika juga meminta pemerintah meningkatkan penyaluran BLT ketimbang membangun Istana Presiden. Ia mengatakan, BLT adalah cara ampuh mendongkrak konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Menurut saya sebaiknya ditunda untuk kemudian sebagian uang yang dipakai untuk membangun ibu kota, itu digunakan dulu untuk menstimulasi konsumsi. Mungkin sudah dilakukan, tapi saya melihatnya agak kurang total pemerintah," tutur Harryadin.

Menurutnya, dengan BLT maka masyarakat kelas menengah ke bawah pasti akan berbelanja, sehingga konsumsi rumah tangga naik. Berbeda dengan kelas menengah atas yang justru menabung atau berinvestasi untuk menyimpan uangnya di tengah pandemi.

"Jadi lebih baik (ibu kota baru) ditunda dan uangnya dipakai untuk stimulus saja. Kasih saja uang, nggak usah tepat sasaran nggak apa-apa, yang penting uang itu ada di kelas menengah ke bawah. Karena ketika mereka punya uang, mereka akan spending. Karena kelas menengah ke bawah tidak akan menabung, mereka kebutuhannya masih banyak. Berbeda dengan kelas menengah ke atas, mereka pasti akan menabung atau berinvestasi kalau punya uang," imbuhnya.

Selain itu, menurut Ekonom Senior Didik Junaedi Rachbini, sebaiknya anggaran ibu kota baru digunakan untuk membangun infrastruktur yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

"Pengeluaran yang memberikan efek kepada penyerapan tenaga kerja. Karena tenaga kerja menganggur hampir 30 juta. Membangun jalan-jalan desa, membangun irigasi," papar Didik.

Namun, untuk melakukan itu perlu dilakukan efisiensi APBN yang lebih rinci dan mendalam, di mana prioritasnya harus dipastikan pada proyek-proyek yang bisa menyerap tenaga kerja itu. " Tapi APBN harus efisiensi dulu, prioritaskan kepada labour intensive, intensif tenaga kerja," tutup Didik.

(upl/upl)