Pemerintah menyampaikan alasan melarang mudik bagi masyarakat pada Lebaran 2021. Mudik dilarang karena berpotensi membuat kasus virus Corona (COVID-19) melonjak. Jika sampai melonjak maka biaya yang harus digelontorkan untuk penanganannya tidak sedikit.
Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Raden Pardede mengatakan, jangan sampai Indonesia mengalami lonjakan kasus seperti di India.
"Itu sebabnya bahkan pada saat mudik pun kita larang, ada pelarangan di situ. Kita akan ketat juga melihat ini karena hal inilah yang terjadi di India tadi, dan biaya atau cost-nya menjadi sangat mahal manakala sampai terjadi lagi lockdown. Apa yang dilakukan di India, apa yang dilakukan di Eropa, lockdown lagi mereka," kata dia dalam dialog virtual, Rabu (21/4/2021).
Pemerintah, lanjut dia tidak ingin Indonesia mengalami tsunami COVID-19 seperti Negeri Bollywood. Untuk itu, masyarakat diminta mengerti terhadap kebijakan tidak populis yang diambil pemerintah, termasuk memperpanjang PPKM mikro.
"Jadi argumennya itu sebetulnya. Ini adalah dalam rangka melindungi kesehatan kita semua itu dulu yang utama. Kalau kesehatan kita tidak terlindungi, bagaimana kita bicara ekonomi? Jadi kesehatan yang terlindungi tadi itu yang membangkitkan optimisme," jelasnya.
Sekali lagi, mudik dilarang agar tidak terjadi lonjakan kasus virus Corona. Ketika vaksinasi sudah berjalan dengan baik, kata dia pemerintah pasti akan melakukan pelonggaran.
"Nanti sesudah keadaan lebih baik, vaksinasinya makin bagus, makin cepat nantinya baru kita kemudian longgarkan ekonomi kita. Tapi kita tetap pakai prokes (protokol kesehatan) dulu untuk sementara waktu ini," tambah Pardede.
