Sri Mulyani: Realisasi PEN Sudah Rp 134 Triliun

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 22 Apr 2021 18:44 WIB
Pemulihan Ekonomi
Ilustrasi/Foto: Pemulihan Ekonomi (Mindra Purnomo/tim infografis detikcom)
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp 134,1 triliun atau setara 19,2% dari pagu yang mencapai Rp 699,43 triliun. Realisasi ini tercatat per tanggal 16 April 2021.

Sri Mulyani mengatakan angka realisasi PEN yang mencapai Rp 134,1 triliun ini meningkat Rp 24,36 triliun dari Februari tahun ini.

"Realisasi PEN tadi sudah Rp 134,1 triliun atau sudah 19,2%," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2021, Kamis (22/4/2021).

Program PEN tahun 2021 terdiri dari 5 klaster, yaitu kesehatan dengan anggaran Rp 175,52 triliun, perlindungan sosial dengan anggaran Rp 150,88 triliun, program prioritas dengan anggaran Rp 125,17 triliun, dukungan UMKM dan korporasi dengan anggaran Rp 191,13 triliun, insentif usaha dengan anggaran Rp 56,72 triliun.

Jika dirincikan, Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran klaster kesehatan sudah mencapai Rp 18,59 triliun atau 11% dari pagu. Anggaran digunakan untuk diagnostic testing dan tracing, biaya perawatan 99 ribu pasien, insentif tenaga kesehatan, hingga program vaksinasi, serta bantuan iuran JKN untuk 17,96 juta orang.

Klaster perlindungan sosial, realisasinya sudah Rp 47,92 triliun atau 32% dari pagu. Anggaran digunakan untuk program PKH untuk 9,7 juta KPM, kartu sembako untuk 15,93 juta KPM, bansos tunai kepada 9,59 juta KPM, BLT desa untuk 2,45 juta KPM, kartu prakerja kepada 2,4 juta peserta, hingga bantuan kuota internet kepada 26,99 juta peserta dan tenaga didik.

Klaster program prioritas realisasinya mencapai Rp14,9 triliun atau 12% dari pagu. Anggarannya digunakan untuk untuk program-program padat karya yang telah menciptakan 272 ribu tenaga kerja, kemudian untuk membantu sektor pariwisata, ketahanan pangan, ICT, dan kawasan industri," ungkapnya.

Klaster dukungan UMKM dan korporasi, Sri Mulyani menyebut, realisasinya adalah Rp 37,71 triliun atau 20% dari pagu. Anggarannya untuk BPUM kepada 6,6 juta usaha, IJP UMKM untuk KMK dijamin sebesar Rp 6,82 triliun, IJK korporasi untuk KMK dijamin sebesar Rp 19 miliar, dan penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp 359,99 triliun kepada 5,05 juta debitur per 26 Maret 2021.

Klaster insentif usaha, realisasinya RP 14,95 triliun atau 26% dari pagu. Anggarannya digunakan untuk insentif perpajakan PPh 21 untuk 88.235 pekerja, PPh Final UMKM 248.275 wajib pajak UMKM, PPh 22 Impor untuk 14.877 wajib pajak, dan PPh 25 untuk 63.530 wajib pajak, serta PPN yang pengembaliannya didahulukan untuk 367 wajib pajak.

(hek/eds)