Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran Rp 1,7 triliun untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur tahun ini. Dana itu tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) serta non K/L.
Sri Mulyani mengatakan dana untuk pemindahan ibu kota baru yang ada di K/L sebesar Rp 800 miliar. Tersebar di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN).
"IKN 2021 anggaran itu selalu ada dalam masing-masing kementerian/lembaga. Jadi dari PUPR ada belanja yang dipakai untuk mempersiapkan berbagai mungkin infrastruktur dasar di sana. Jadi ada belanja di PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, ATR itu sebesar Rp 800 miliar," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2021, Kamis (22/4/2021).
Selain itu, alokasi dana untuk pemindahan ibu kota baru juga masuk di non K/L. Hal ini diberikan lewat skema project development fund (PDF) sebesar Rp 900 miliar.
"Dan belanja untuk PDF Rp 900 miliar yang sifatnya non K/L," tuturnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap melanjutkan rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur meski pandemi COVID-19 masih menghantui. Juru bicara Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan pembangunan ibu kota baru merupakan salah satu upaya memulihkan ekonomi Indonesia karena melibatkan nilai investasi yang cukup besar.
"Ibu kota negara baru ini sebenarnya masuk dalam salah satu strategi untuk pemulihan ekonomi kita setelah menghadapi pandemi. Karena diupayakan dengan adanya IKN yang insyaallah mungkin akan menyerap cukup besar sekitar Rp 500 triliun, di mana hanya 1% itu berasal dari APBN. Selebihnya itu adalah pembiayaan dari berbagai sumber, dengan berbagai metode juga," ucapnya di Kemensetneg.
Fadjroel menambahkan, ketika pembangunan ibu kota baru mulai dilakukan di tahun pertama diperkirakan menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja. Menurutnya pembukaan lapangan kerja merupakan obat yang dibutuhkan saat ini untuk pulihkan ekonomi.
"Sampai tahun 2045 menurut masterplan yang diberikan oleh Bappenas itu akan menyerap sampai 5 juta tenaga kerja. Jadi segera dengan investasi masuk penciptaan lapangan kerja terjadi dan itu akan bisa menjadi salah satu simpul untuk mengatasi ekonomi Indonesia yang sedikit merosot di masa pandemi COVID-19," tuturnya.
(aid/ara)
