China Ngamuk Usai Australia Cabut Perjanjian Belt and Road

Vadhia Lidyana - detikFinance
Jumat, 23 Apr 2021 12:03 WIB
Pengkhianat dan Saling Tuding: Ada Apa Lagi Antara Australia dan China?
Foto: ABC Australia
Jakarta -

Keputusan pemerintah Australia membatalkan alias mencabut kesepakatan Belt and Road Initiative (BRI) memicu kemarahan pemerintah China. Kesepakatan itu dibuat oleh pemerintah negara bagian Victoria setelah ketegangan Australia dengan China meningkat.

Kedutaan Besar China di Australia mengecam pembatalan tersebut setelah menerima respons dari Beijing. Kedutaan mengatakan pembatalan BRI akan semakin merusak hubungan antara kedua negara.

"Ini adalah langkah yang tidak masuk akal dan provokatif yang diambil oleh pihak Australia terhadap China. Ini lebih lanjut menunjukkan bahwa pemerintah Australia tidak memiliki ketulusan dalam meningkatkan hubungan China-Australia," bunyi pernyataan Kedutaan Besar China di Australia seperti yang dilansir dari CNN, Jumat (23/4/2021).

BRI sendiri ditandatangani oleh negara bagian Victoria dengan China pada Oktober 2018. Negara bagian Victoria adalah satu-satunya pemerintah di Australia yang menandatangani inisiatif infrastruktur global khas Presiden China Xi Jinping.

BRI bertujuan untuk membangun koridor perdagangan baru antara Eropa dan Asia, mengikuti jalur jalur sutra bersejarah. Sementara negara-negara selain Australia yang telah bergabung dengan BRI telah menerima pendanaan berskala besar dari Beijing. Kesepakatan antara China dan Victoria tampaknya lebih ditujukan untuk mendorong investasi dan perdagangan di masa depan.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan, pemerintah telah mengevaluasi lebih dari 1.000 kesepakatan antara negara bagian dan teritori Australia dengan negara-negara lain. Ada 4 kesepakatan yang dibatalkan, dua dengan China, dan masing-masing dengan Iran dan Suriah, semuanya ditandatangani oleh pemerintah negara bagian Victoria.

"Saya menganggap empat kesepakatan ini tidak konsisten dengan kebijakan luar negeri Australia atau merugikan hubungan luar negeri kita," kata Payne dalam pernyataannya, Rabu (21/4) lalu.

Langkah itu dibuat di bawah undang-undang baru yang disahkan Desember lalu, yang menurut para ahli tepat ditujukan pada kesepakatan antara Victoria dan China.

China dan Australia sudah berada di tengah krisis diplomatik yang buruk sejak seruan Canberra agar diadakan penyelidikan internasional mengenai asal-usul COVID-19 pada April 2020 silam.

Sejak itu, jutaan dolar produk-produk Australia yang diekspor ke China mengalami hambatan, mulai dari kayu, daging sapi, dan beberapa jenis batu bara. Pada bulan Maret, pemerintah China mengkonfirmasi bahwa wine Australia akan dikenakan tarif hingga 218% selama 5 tahun karena tuduhan anti dumping.

Secara keseluruhan, investasi China di Australia turun 62% pada tahun 2020 menjadi hanya US$ 775 juta atau sekitar Rp 11,27 triliun (kurs Rp 14.543).

(vdl/zlf)