.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo berencana mengajak pegawai negeri sipil (PNS) melihat pelayanan publik di negara maju seperti Eropa.
Hal ini bertujuan agar kepala daerah, sekretaris daerah (Sekda), hingga sekretaris utama (Sekda) membandingkan dan menerapkan pelayanan publik di Indonesia.
Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rhadiansyah, tidak ada urgensi dari usulan tersebut. Dikhawatirkan studi bandingnya buang-buang anggaran. Menurutnya jauh lebih efektif bila pemerintah mendatangkan perwakilan dari negara yang dimaksud untuk mentransfer ilmu dan teknologinya ke dalam negeri agar menghemat anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Panggil aja dari Australia satu untuk mengajar misalnya kan biaya tidak banyak, daripada seluruh karyawan (PNS) ke luar negeri, nanti solusinya cuma shopping itu, tidak penting," ujar Trubus kepada detikcom, Jumat (23/4/2021).
Menurutnya studi banding ke luar negeri sudah sering dilakukan, namun hasilnya tak terasa di masyarakat. Studi banding PNS ke luar negeri bukan solusi untuk permasalahan pelayanan publik yang lambat selama ini.
"Itu sudah sering dilakukan sejak menteri-menteri dulu juga sering itu, studi banding itu sering, tapi hasilnya apa? Kan nggak ada, cuma pemborosan anggaran doang," katanya.
Persoalan layanan publik yang lambat selama ini akar masalahnya ada pada proses rekrutmen di tingkat daerah. Dari tingkat kepala daerah saja, katanya ada kepentingan politik yang masih kental.
Hal serupa disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Agus Pambagio. Menurutnya, di dunia serba digital ini, semua sudah bisa dipelajari serba online tak perlu sampai ke luar negeri.
"Studi banding di YouTube aja kan ada ngapain sampai ke luar negeri, mendingan ke Bali aja biar pariwisata Bali hidup," katanya.
Di sisi lain, bisa juga belajar ke daerah atau kota lain di dalam negeri yang pelayanannya lebih baik.
"Pelayanan publik sudah bagus di mana-mana, di Surabaya ada, di Jakarta ada, itu satu pintu itu kan pelayanan publik," katanya.
Menurutnya, akar masalah dari pelayanan publik yang buruk di daerah itu pasti karena ada korupsi. Menurutnya, korupsi ini dulu yang perlu dibenahi ketimbang menyibukkan diri studi banding ke luar negeri.
"Karena korupsi jadi tidak melayani publik dengan baik, anggaran dikorupsilah, ini itu dikorupsi, kan semuanya rusak itu karena korupsi," tuturnya.
(ara/ara)
