Tak Ada Penerbangan Reguler RI-India, Kargo Masih Boleh?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Jumat, 23 Apr 2021 14:32 WIB
Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hingga Sriwijaya Air, di ruang Komisi V Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (03/02/2021). Rapat yang dimulai pada pukul 13.00 WIB, membahas terkait kecelakaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182.
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Gelombang COVID-19 di India merajalela. Warga negara India pun memilih kabur ke negara lain, salah satunya Indonesia.

Pemerintah pun segera bertindak. Selain menyetop visa untuk warga negara India, pemerintah juga membatasi penerbangan dari India.

"Memang ada kecenderungan adanya pergerakan maka kita memang punya sikap untuk melakukan selektif terhadap penerbangan dari India di antaranya adalah membatasi penerbangan. Kalaupun ada, kita lakukan secara selektif," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam paparan Perkembangan Perekonomian Terkini serta Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), secara virtual, Jumat (23/4/2021).

Selain itu tidak ada penerbangan reguler dari India, kecuali untuk kargo yang tetap dilakukan secara selektif.

"Yang kedua kami nyatakan tidak ada penerbangan reguler, kargo dimungkinkan itu pun akan lakukan secara selektif. Kita tahu kita juga membutuhkan pergerakan kargo dari India ke Indonesia di antaranya vaksin, ini menjadi satu prioritas," sambung Menhub.

Sementara itu untuk memantau pergerakan WNA, termasuk dari India, pemerintah mengawasi ketat 4 bandara yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Kualanamu Medan, Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado dan Bandara Internasional Juanda-Surabaya.

Sedangkan untuk pelabuhan, yaitu Pelabuhan Dumai, Batam, dan Tanjung Pinang. Menhub menambahkan, Kemenhub juga menjalin koordinasi dengan kementerian lainnya dalam mengawasi pergerakan WNA.

"Kemenhub, Kemenlu, Kemenkes berkoordinasi secara intensif agar semuanya berjalan dengan baik," tutur Menhub.

(hns/ara)