Jokowi Sebut Tak Ada Impor Beras Asal Produksi Aman, Bagaimana Stoknya?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Jumat, 23 Apr 2021 16:06 WIB
Rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras terus menjadi polemik. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ngotot impor sementara Dirut Perum Bulog Budi Waseso menolak.
Foto: Rengga Sencaya
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tak ada impor beras sampai bulan Juni. Ia juga mengatakan, impor beras tak perlu dilakukan sampai akhir tahun apabila produksi padi dijaga.

"Kemarin sudah kita putuskan bahwa sampai Juni tidak ada impor. Insya Allah nanti sampai akhir tahun, kalau kita tahan produksinya bagus, berarti juga tidak akan impor," ucapnya saat melakukan kunjungan ke Indramayu dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (21/4/2021).

Salah satu pihak yang ditugaskan pemerintah mengamankan stok beras dari produksi petani adalah Bulog. Perusahaan pelat merah itu ditugaskan menjaga cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1-1,5 juta ton setiap bulannya.

Sampai Kamis (22/4/2021) kemarin, stok CBP di gudang Bulog sudah mencapai 1,2 juta ton. Bulog sendiri meyakini produksi padi bagus, sehingga pihaknya bisa menjaga stok CBP di atas 1 juta ton, sehingga tak perlu impor.

"Kalau di dalam angka kita, proyeksi dan estimasi kita, berapa pembelian dan penyaluran kita, stok di atas 1 juta itu insyaallah (syarat dari Presiden Jokowi) terjawab," kata Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal kepada detikcom.

Awaludin mengatakan, pihaknya juga masih terus melakukan penyerapan hasil produksi petani, sehingga stok di gudang Bulog bisa terjaga di kisaran 1-1,5 juta ton setiap bulan.

"Stok cukup, karena di atas 1 juta ton. Dan kita sekarang masih melakukan pembelian. Dan di beberapa tempat melakukan penyaluran pada wilayah yang tidak panen, yang kita sebut dengan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH)," tutur Awaludin.

"Intinya kita akan menjaga stok dalam setiap bulan itu berada pada kisaran 1-1,5 juta ton," sambung dia.

Di sisi lain, pihaknya juga melakukan penyerapan sesuai dengan kondisi panen dan harga di tingkat petani. Jika harga gabah di tingkat petani anjlok, maka Bulog menyerap dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Dengan demikian, petani tak perlu menjual murah ke pihak lain.

Sementara itu, jika harga gabah sedang bagus atau naik di tingkat petani. maka petani bisa menjual ke pasar, tak perlu menjual ke Bulog dengan HPP.

"Kalau misalnya harga sudah di atas HPP, tapi kita belum sampai 1,4 juta ton, ya kita kan nggak bisa paksakan petani untuk menjual beras di bawah harga pasar. Jadi artinya, angka itu adalah angka yang dipasang oleh kita sebagai angka yang menurut perhitungan kita ini cukup untuk mengamankan harga ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan kemungkinan untuk menutup keran impor beras sampai akhir tahun ini. Namun ada syaratnya, produksi harus mencukupi.

"Kemarin sudah kita putuskan bahwa sampai Juni tidak ada impor. Insya Allah nanti sampai akhir tahun, kalau kita tahan produksinya bagus, berarti juga tidak akan impor," ucapnya saat melakukan kunjungan ke Indramayu dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (21/4/2021).

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya tidak ingin melakukan impor beras. Swasembada tetap menjadi impian pemerintahan. Namun terkadang keinginan itu kalah dengan data produksi yang ada.

"Pemerintah sebetulnya tidak senang dan tidak suka yang namanya impor beras. Tapi karena hitung-hitungan, banyak yang kena banjir, kemudian pandemi. Kadang-kadang memang hitung-hitungan kalkulasi itu waduh ini kurang. Sehingga perlu tambahan untuk cadangan," ucapnya.

(vdl/zlf)