.webp)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengunjungi Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kedatangannya ingin memastikan kegiatan Tol Laut berjalan dengan baik.
"Saya ke Tanjung Perak untuk memastikan kegiatan Tol Laut berlangsung dengan baik. Kenapa Surabaya, karena mayoritas awal pergerakan Tol Laut itu dari Surabaya. Dari pergerakan 30 kapal itu 16 ada di Surabaya," kata Budi Karya di Terminal Gapura Surya Nusantara, Sabtu (24/4/2021).
Budi Karya menambahkan jika Tol Laut dirintis sejak tahun 2015 lalu oleh Presiden Jokowi. Dengan tujuan untuk memastikan disparitas harga antara di Indonesia bagian timur dan barat menjadi baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan Alhamdulillah apa yang dilakukan oleh teman-teman sangat signifikan, bahwa produktivitas kapal untuk mengunjungi jumlah pelabuhan di 2019 hanya 72 pelabuhan sekarang sudah mencapai 106 pelabuhan. Dan itu juga merupakan pelabuhan pelabuhan sebagian untuk dikirim ke sungai-sungai. Tempat yang menjadi tujuan akhir dari tol laut adalah tempat yang merupakan daerah-daerah di timur, terpinggir, terluar yang memang membutuhkan suplai terutama sembilan bahan pokok," ungkap Budi Karya.
Lebih lanjut Budi Karya menambahkan hal tersebut harus dilakukan secara sistematis dan konsisten. Pihaknya menilai ada dua yang berhasil yakni dari Morotai dan dari Dobo.
"Apa yang dikatakan berhasil, ada satu keseimbangan antara barang yang dibawa dari Surabaya ke Makasar menuju ke titik Morotai dan Dobo dan angkutan balik," lanjut Budi Karya.
Budi Karya berharap keberhasilan dua rute tersebut, bisa di contoh tempat-tempat lain. Selain itu, pihaknya meminta ke depan Tol Laut tidak hanya berhenti di Merauke saja, namun juga mengarah juga ke Pelabuhan Yahukimo, Papua.
"Sehingga barang dari Surabaya itu sesampai di Papua itu diangkut dengan pesawat ke daerah pinggiran. Jadi effort yang kita lakukan tidak sekedar dari pelabuhan ke pelabuhan tapi juga ke udara," ungkap Budi Karya.
Lanjut halaman berikutnya.
Budi Karya juga berpesan kegiatan Tol Laut ini, memberikan kesempatan kepada UKMK. Pihaknya mencontohkan jika UMKM tidak lah mungkin akan memborong barang kebutuhan hingga satu kontainer.
"Tapi katakanlah kita membuat paket 100 kilo atau paket 500 kilo dimana di dalam kontainer 20 Ton itu bisa dikumpulkan. Kalau selama ini, menjadi satu bisnis salah satu perusahaan yang bisa memonopoli maka sesungguhnya mendapatkan subsidi tidak mendapatkan itu," tegas Budi Karya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada steakholder mulai Pelindo, Dirjen Perhubungan agar memikirkan kan secara detail terkait UKMK. Menurut Budi Karya hal tersebut lebih dari 50 persen masyarakat Indonesia bergerak di UMKM.
"Karena lebih dari 50 persen mayarakat Indonesia itu UKM. Kalau mereka terfasilitasi dengan baik, maka daya saing mereka bertambah. Karena subsidi itu diterima langsung oleh saudara-saudara kita di UKM," tandas Budi Karya.
(fdl/fdl)
