.webp)
Pandemi virus Corona (COVID-19) telah memporak-porandakan perekonomian berbagai negara. Buktinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 mengalami kontraksi 2,07%, padahal pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3% tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hal itu menyebabkan Indonesia kehilangan kesempatannya meraih pertumbuhan ekonomi yang positif, dan pada akhirnya nilai ekonomi nasional hilang Rp 1.356 triliun.
"Kalau kita estimasi dari hilangnya kesempatan kita untuk bisa meraih pertumbuhan ekonomi yang tahun 2020 sebelum konflik ditargetkan 5,3%, dan kita kemudian berakhir dengan minus 2%, maka nilai ekonomi yang hilang akibat COVID-19 diestimasi adalah sekitar Rp 1.356 triliun atau 8,8% dari GDP tahun 2020," kata Sri Mulyani dalam webinar Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (29/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, sebelum COVID-19 diumumkan sebagai pandemi global, pemerintah sudah melakukan antisipasi dengan memberikan stimulus pada sektor-sektor yang sudah terdampak, seperti pariwisata.
"Pertama awal tahun kita melakukan refocusing, relokasi, kita memberikan stimulus waktu itu kepada sektor pariwisata yang terpukul langsung pada bulan Februari sebelum COVID-19 menjadi pandemi global. Dan sebelum itu terjadi dan COVID-19 diumumkan menjadi pandemi global kita terus melakukan perubahan di dalam APBN kita," urainya.
Selain dari angka PDB, dampak COVID-19 yang sangat besar juga bisa dilihat dari defisit APBN 2020 yang di atas 3%. Pada tahun 2020, defisit APBN 2020 tercatat 6,09% dari PDB atau sebesar Rp 956 triliun.
Meski begitu, menurut Sri Mulyani defisit APBN Indonesia relatif lebih rendah ketimbang negara-negara ASEAN lainnya, dan juga negara-negara G20.
"Defisit APBN Indonesia masih relatif modest. Dan juga dari sisi utang publik terhadap GDP juga mengalami kenaikan, namun sekali lagi dibandingkan negara-negara baik di dalam lingkungan G20 maupun ASEAN, Indonesia masih relatif dalam situasi yang modest," ujarnya.
Ia menjelaskan, hal tersebut tidak menjadikan pemerintah terlena. Namun, kondisi defisit APBN akibat utang yang meningkat tetap diperhatikan dengan serius.
"Ini tidak berarti bahwa kita kemudian terlena atau dalam hal ini tidak menganggap bahwa persoalan perlu untuk diperhatikan secara sangat serius. Namun ini untuk mendudukkan dan memberikan perspektif bahwa seluruh negara di dunia melakukan countercyclical. Itu artinya defisit dan utang utang publik meningkat," pungkas dia.
Simak Video: Jokowi Ingatkan April-Juni Bisa Tentukan Pertumbuhan Ekonomi RI
