Jurus Kemendag Jaga Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Anisa Indraini - detikFinance
Minggu, 02 Mei 2021 08:30 WIB
Harga Bahan Pokok Masih Tinggi Jelang Lebaran
Foto: Dina Rayanti
Jakarta -

Kementerian Perdagangan kini tengah menggenjot sistem resi gudang (SRG) demi memperlancar distribusi dan ketersediaan komoditas pangan hingga stabilitas harga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggandeng perbankan.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, demi mendukung program resi gudang ini, Kemendag kali ini menggandeng Bank Mandiri. Adanya SRG, katanya bisa mendukung kestabilan harga dan ketersediaan barang.

"Sektor perbankan penting sebagai back up dalam sektor pendanaan dan transaksi. Karena itu saya mengajak kepada bank-bank, khususnya bank BUMN untuk ikut aktif dalam mendukung SRG. Ini untuk kesejahteraan pelaku usaha dan memberikan manfaat yang besar pada konsumen." Kata Jerry usai bertemu dengan Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam keterangannya, Minggu (2/5/2021).

Potensi ekonomi SRG jika digarap dengan baik menurut Jerry sangat besar. SRG bergerak dalam sektor bahan pokok dan penting yang nilai bisnisnya bisa puluhan dan ratusan triliun. Saat ini ada sekitar 20 bahan pokok dan penting yang masuk dalam skema sistem SRG antara lain beras, jagung, kedelai, bawang merah hingga kopra.

"Secara bisnis sebenarnya sangat besar. Saya yakin perbankan akan sangat tertarik jika bisa mengoptimalkan sisi bisnis ini. Ini akan menjadi bisnis yang berorientasi ganda, terhadap bisnis itu sendiri, terhadap nilai sosial yang besar serta kebermanfaatan dalam sistem perekonomian secara nasional," ujarnya.

Sementara itu, Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyambut baik ajakan tersebut. Menurut Darmawan, SRG ini sejaln dengan misi Bank Mandiri. Pasalnya, SRG punya kaitan erat dengan UMKM, pertanian, perkebunan dan perikanan.

Keduanya sepakat bahwa pola pengembangan SRG harus bertumpu pada alur value chain yang integrative. Ini agar secara bisnis SRG bisa berjalan secara berkelanjutan dengan menguntungkan semua pelaku, baik di hulu maupun hilir. Tugas pemerintah bersama stake holder terkait adalah menghubungkan mata rantai pasokan dan nilai itu.

"Dari produsen hingga offtaker akhir harus nyambung dengan pembagian keuntungan yang wajar. Dengan demikian, masing-masing pelaku merasa mendapatkan insentif untuk terus aktif berusaha sesuai dengan peran masing-masing," kata Jerry.

(zlf/zlf)