.webp)
Keputusan pemerintah mencairkan tunjangan hari raya (THR) sepertinya tidak memuaskan pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Malah sebagian ASN seperti tidak puas dengan THR yang diterimanya hingga timbul petisi online.
Muncul petisi online di change.org berjudul 'THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019'.
Petisi itu dimulai oleh akun bernama Romansyah H dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan, serta Ketua dan Para Wakil Ketua DPR. Hingga hari ini petisi tersebut telah ditandatangani oleh 17.844 akun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam penjelasan petisi tersebut, mereka tak puas karena THR dan gaji ke-13 2021 hanya diberikan sebesar gaji pokok saja. Benar kah hal itu?
Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono menjelaskan, aturan mengenai THR untuk ASN sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR dan Gaji ke-13 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari APBN.
Di pasal 6 disebutkan THR dan gaji ke-13 bagi PNS dan lainnya terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya.
Memang dalam pasal 10 juga disebutkan bahwa THR dan gaji ke-13 tahun ini tidak termasuk tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja dan tunjangan-tunjangan khusus lainnya yang berbeda-beda di antara kementerian dan lembaga lainnya.
"Tunjangan kinerja tiap instansi beda-beda besarannya," tuturnya kepada detikcom, Senin (3/5/2021).
Paryono menambahkan, memang sebelum pandemi atau pada 2019, THR dan gaji ke-13 untuk ASN dan lainnya mengandung unsur tunjangan kinerja.
