.webp)
Pemerintah sudah menegaskan bahwa mudik Lebaran tahun ini dilarang demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Tapi nyatanya masih ada masyarakat yang nekat untuk tetap pulang ke kampung halaman.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo. Menurutnya masyarakat yang nekat itu mudik bahkan sebelum Ramadhan.
"Setelah bapak Presiden mengumumkan larangan mudik ini, masih ada 7% yang nekat akan kembali mudik. Bahkan sebelum Ramadhan sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas," ucapnya dilansir dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masyarakat yang nekat mudik itu kebanyakan pulang ke arah pulau Sumatera. Oleh karena itu, lanjut Doni, Sumatera mengalami kenaikan kasus yang signifikan, angka kesembuhan menurun dan meningkatnya angka kematian.
"Oleh karenanya kepada seluruh pejabat di pulau Sumatera, untuk betul-betul evaluasi secepat mungkin. Jangan sampai terlambat, karena ketika terlambat melakukan pengetatan dan melakukan langkah-langkah untuk pencegahan maka kasus eksponensial ini akan tidak terkontrol. Seperti pernah terjadi di Jakarta pada bulan September dan Oktober tahun lalu," tuturnya.
Doni pun menegaskan larangan mudik diambil pemerintah dengan berbagai petimbang dan masukan, serta menghitung data-data yang dikumpulkan selama 1 tahun terakhir. Keputusan larangan mudik adalah keputusan politik negara yang harus seragam dalam menarasikannya.
"Keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada 5 provinsi di Sumatera yang mengalami kenaikan kasus yakni Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.
"Memang di Kepri dan Riau ini ada, yang di Kepri terdiri dari pekerja migran yang pulang. Dan 5 provinsi yang tinggi yakni Jawa Barat, Jateng, Papua, DKI, dan Riau. Dan yang lain jumlahnya jauh lebih kecil," ucapnya.
Tonton juga Video: Larangan Mudik Narasi Tunggal, Pejabat Lain Tak Boleh Beda
