Dana Triliunan Mampet di Daerah, Sri Mulyani: Pemda Tidak Eksekusi Cepat

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 04 Mei 2021 15:11 WIB
Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal keberadaan Harley Davidson dan Brompton di pesawat Garuda. Menteri BUMN ungkap pemilik Harley itu.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa transfer anggaran pusat ke daerah tidak efektif menggenjot perekonomian. Pasalnya, penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa alias TKDD pemanfaatannya masih sangat minim.

Menurutnya dana dari pusat mampet di pemerintah daerah, dengan begitu kekuatan mendorong geliat perekonomian di daerah menjadi mandek di dua kuartal akhir 2020.

"Instrumen fiskal yang harusnya melakukan upaya countercyclical kemudian mampet atau tidak berjalan waktu ditransfer ke APBD, karena berhenti dan jadi lag atau jeda. Jadi kekuatan mendorong ekonomi kembali terutama di kuartal III-IV tahun lalu terlihat sangat menurun," ungkap Sri Mulyani dalam Musrenbangnas 2021, Selasa (4/5/2021).

Sri Mulyani menyinggung para pemerintah daerah tidak mengeksekusi dana transfer itu dengan efektif. "Pemda tidak eksekusi secepat dan setepat yang diharapkan," ujarnya.

Dari evaluasi yang dilakukan pihaknya, hingga Oktober 2020, dana TKDD sudah disalurkan mencapai 91,4% oleh pemerintah pusat ke daerah. Namun yang dibelanjakan hanya mencapai 53%. Jumlah dana yang ditransfer hingga Oktober 2020 sudah mencapai Rp 697,9 triliun.

Pihaknya mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2020 pemerintah daerah dinilai cukup tinggi, rata-rata SILPA pada anggaran 2020 mencapai 7,83%. Dia mengungkapkan sisa anggaran terbesar terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan SILPA mencapai 77,21%

"SILPA masih relatif masih tinggi 7,83%, bahkan di Palu mencapai 77% ," ungkap Sri Mulyani.

Bukan cuma Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga geram dengan dana yang mampet di daerah. Dia mengatakan hingga Maret 2021 uang dari APBD provinsi, kabupaten dan kota ada sekitar Rp 182 triliun yang didiamkan di bank. Padahal uang sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi.

"Seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi," papar Jokowi di acara yang sama.

Simak juga 'Pesan Jokowi ke Pemda: Vaksin Jangan Distok, Segera Disuntikkan':

[Gambas:Video 20detik]



(hal/ara)