Pemerintah Sedang Godok Neraca Komoditas, Apa Itu?

Tim detikcom - detikFinance
Rabu, 05 Mei 2021 08:17 WIB
Kemenko Perekonomian
Foto: Puti Aini Yasmin
Jakarta -

Pemerintah saat ini sedang menggodok yang namanya neraca komoditas. Neraca komoditas ini nanti akan mengatur kualitas produk yang dapat digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Dengan demikian, neraca komoditas nantinya tidak hanya memperhitungkan jumlah pasokan yang tersedia di dalam negeri, tetapi kelayakan penggunaannya oleh masyarakat dan industri.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, menjelaskan setiap komoditas yang diatur dalam neraca harus memenuhi syarat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

"Neraca itu melihat berapa banyak yang bisa dipakai dari produksi," kata dia dalam keterangannya, Rabu (5/5/2021).

Dia mencontohkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa produksi garam nasional mencapai dua juta ton per tahun. Data tersebut akan dikurasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perindustrian, termasuk memvalidasi jumlah yang dapat digunakan oleh industri.

Tak hanya garam, kebijakan neraca komoditas ini juga turut mengatur berbagai komoditas lainnya. Oleh karenanya, pemerintah terus mendorong para petani untuk terus meningkatkan kualitas komoditas yang dihasilkannya. Dengan demikian, produk yang dihasilkan akan mampu memenuhi syarat konsumsi oleh industri maupun masyarakat.

Sebagai referensi tunggal, kata Musdhalifah, neraca komoditas akan memiliki peranan penting. Data tersebut akan menjadi patokan Kementerian Perdagangan dalam memberikan izin impor kepada industri. "Untuk pengambilan kebijakan berdasarkan neraca supaya tidak berlebihan atau tidak kurang," tegas dia.

Sejatinya, tujuan utama penyusunan neraca komoditas adalah untuk stabilitas harga. Sejumlah komoditas strategis dengan sumbangan inflasi yang besar terhadap perekonomian dipastikan akan masuk dalam neraca tersebut

Nantinya, neraca komoditas akan diputuskan bersama dalam rapat terbatas Kementerian Koordinator Perekonomian yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga di bawahnya. Dalam pembuatannya, pemerintah juga akan menggandeng Badan Pusat Statistik dan pelaku industri untuk melakukan proses sinkronisasi data.

Selanjutnya
Halaman
1 2