Kemenkop UKM Fasilitasi UMKM Kuliner Lewat Kerja Sama dengan Gojek

Erika Dyah Fitriani - detikFinance
Kamis, 06 Mei 2021 17:41 WIB
Kemenkop UKM
Foto: Kemenkop UKM
Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkap penandatanganan perjanjian dengan Gojek ini dilakukan oleh Eddy Satriya selaku Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM.

"Melalui PKS ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan memfasilitasi usaha mikro bidang kuliner untuk masuk ke GoFood dan laman Bela Pengadaan LKPP," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan tertulis, Kamis (6/5/2021).

Hal ini ia sampaikan pada acara Sinergi Untuk Penguatan Usaha Mikro Berdaya Saing, di Jakarta. Ia mengungkap selain penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut, ada juga penyerahan bantuan dalam acara ini. Adapun bantuan yang diserahkan antara lain jaring pengaman sosial kepada pengusaha warung tegal dan pengusaha warung makan lainnya oleh BAZNAS serta penyerahan santunan kepada anak Yatim dan Duafa.



Teten menilai pedagang warteg dan warung makan lainnya merupakan pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, lanjutnya, BAZNAS akan memberikan bantuan jaring pengaman sosial senilai Rp1 miliar kepada mereka melalui program bantuan jaring pengaman sosial.

"Melalui kerja sama dengan marketplace dan LKPP, untuk perluasan jaringan pemasaran, pengusaha makanan ini akan kita dorong untuk bergabung dengan marketplace dan onboarding Laman Bela Pengadaan," jelas Teten.

Lebih lanjut, ia menjelaskan Laman Bela Pengadaan akan menjadi pasar online yang disediakan pemerintah. Melalui e-Katalog dan Laman Bela Pengadaan LKPP di platform online tersebut, pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan belanja pemerintah.

"Selain itu, ada Pasar Digital (PaDi), yang merupakan hasil kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN untuk menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai di bawah Rp14 miliar," paparnya.

Teten pun mengungkap pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan melakukan kebijakan subsidi bunga, penempatan dana restrukturisasi, imbal jasa penjaminan, insentif pajak, tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB-KUMKM, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Selain itu, kata Teten, pemerintah turut membantu dari sisi hilir dengan memperluas akses pasar produk UMKM salah satunya melalui pasar online.

"Target pemerintah pada tahun 2023, 30 juta UMKM dapat terhubung ke ekosistem digital. Hingga bulan April 2021, tercatat baru sekitar 12 juta atau 18% pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital," pungkasnya.

Ia pun menyebutkan Pemerintah mengamanatkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk Usaha Mikro Kecil.

Adapun hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) Dyan Shinto E. Nugroho menjelaskan pihaknya mencatat ada perubahan perilaku konsumen yang membuat banyak orang belanja makanan pindah ke sistem online.

"Kami juga mencatat ada peningkatan jumlah layanan logistik dan juga transportasi online," kata Shinto.

Bahkan, lanjut Shinto, selama pandemi ada sekitar 180.000-an UMKM yang bergabung dengan GoFood dan Gojek. Ia mengatakan 90% di antaranya merupakan usaha mikro.

"Kami juga melakukan langkah dengan menawarkan ekosistem bisnis dengan berbagai kemudahan dan fitur-fitur bagi UMKM. Di dalamnya termasuk pelatihan-pelatihan bagi UMKM seperti pelatihan manajemen dan packaging," tuturnya.

(ega/hns)