412 Ribu Ton Beras Impor Turun Mutu, Buwas Usulkan 2 Opsi

Soraya Novika - detikFinance
Selasa, 18 Mei 2021 15:55 WIB
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengunjungi Gudang Bulog Gedebage, Bandung, Selasa (3/2). Buwas memastikan stok beras untuk Idul Fitri 2020 aman.
Dirut Bulog Budi Waseso/Foto: Wisma Putra
Jakarta -

Perum Bulog saat ini masih menyimpan 412.000 ton beras impor turun mutu. Beras turun mutu ini nasibnya kini masih terombang-ambing, belum bisa tersalurkan, alias menumpuk di gudang Bulog.

Alasannya, karena belum ada keputusan dari pemerintah terkait beras turun mutu tersebut.

"Sudah dua kali rapat (rapat koordinasi terbatas/rakortas) memang belum ada keputusan yang untuk penanganan 412 ribu ton ini," ungkap Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (18/5/2021).

Menurut Buwas, pihaknya sudah mengusulkan ke pemerintah agar beras turun mutu ini dijual saja dengan harga yang lebih murah agar terserap di pasaran. Namun, konsekuensinya bila harga beras turun mutu itu diturunkan, maka ada selisih harga yang harus dibayar negara kepada Bulog.

Hal inilah, menurut Buwas yang kemungkinan jadi penyebab pemerintah masih ragu-ragu mengambil keputusan soal penanganan beras turun mutu tadi.

"Secara lisan pak Presiden menyampaikan segera itu ditangani dan pada prinsipnya beliau setuju, kalau beras itu bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Tapi kemarin memang menjadi persoalan karena negara harus mengeluarkan uang untuk selisih harga itu kurang lebih Rp 740 sekian miliar kepada Bulog," katanya.

"Sehingga itu yang menjadi persoalan sehingga akan dicarikan jalan lagi tapi jalannya apa kami juga belum tahu. Karena kami ini kan tinggal menunggu perintah dari keputusan pemerintah, karena ini berasnya pemerintah, kami tidak bisa inisiatif sendiri," sambungnya.

Opsi lainnya yang ditawarkan Bulog adalah mencampur beras turun mutu ini dengan beras baru. Namun, juga tak mendapat kepastian dari kementerian terkait soal usulan tersebut.

"Kita blending beras itu dengan beras yang baru itu memakan cost yang tinggi. Nah, kami sudah berusaha melaporkan ini dan menyampaikan ini bahkan sudah dua kali kita rapat rakortas tapi belum ada keputusan," imbuhnya.

Selain itu, ada 20 ribu ton beras lainnya yang turun mutu namun kita statusnya sudah disepakati sebagai beras disposal.

"Itu yang 20 ribu yang sudah disetujui untuk disposal atau dibuang," ungkapnya.

(ara/ara)