.webp)
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyentil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP). Menurutnya masih banyak produk impor yang dijajakan di layanan e-katalog.
"Saya titip LKPP ini lebih terbuka. Di LKPP ini banyak barang impor yang masuk di listnya (e-katalog)," ujar Luhut dalam pembukaan Festival UMKM Joglosemar, Kamis (20/5/2021).
Sementara itu, dia mengatakan banyak produk buatan lokal tidak masuk e-katalog. Padahal menurutnya banyak produk inovasi yang sebenarnya sudah berhasil diproduksi dalam negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia bercerita baru saja melakukan kunjungan ke PT YPTI di Yogyakarta. Di sana, banyak inovasi manufaktur yang sudah diproduksi, mulai dari turbin listrik sampai ventilator.
"Kemarin saya dengan Menperin kunjungi PT YPTI di Yogyakarta, ada banyak inovasi manufaktur di sana. Turbin listrik, tempat duduk mobil untuk disabilitas, ventilator, GeNose dan sebagainya," ungkap Luhut.
"Ini buatan anak bangsa, tapi banyak yang nggak masuk e-katalog," tegasnya.
Bukan cuma LKPP, dia juga meminta jajaran kementerian dan lembaga pemerintah lebih banyak belanja produk dalam negeri.
Dia menjelaskan saat ini potensi belanja barang dan jasa menggunakan APBN ada sekitar Rp 1.300 triliun per tahun. Dari penelusuran stafnya, ada potensi sekitar Rp 300 triliunan pengadaan barang yang sebetulnya bisa menggunakan produk dalam negeri. Namun, hal itu tidak dimaksimalkan.
"Belanja modal barang APBN itu ada Rp 1.300 triliun, saya minta staff saya sisir itu mana yang bisa dibuat dalam negeri, dari angka yang kita dapat ada Rp 470 triliun yang sebetulnya bisa dibuat di dalam negeri," kisah Luhut.
"Saya minta sisir lagi, rendah lagi ada Rp 300 triliun per tahun yang bisa dibuat di dalam negeri," lanjutnya.
Luhut mengaku sudah mengadukan hal ini ke Presiden Joko Widodo. Dia meminta BPKP untuk mengaudit setiap kementerian dan lembaga, seberapa besar penggunaan produk dalam negerinya dalam pengadaan barang jasa.
"Banyak tapi teman-teman yang belum laksanakan ini, saya lapor pak Presiden, ini perlu diaudit sama BPKP. Bahwa setiap K/L berapa banyak gunakan produk dalam negeri, jadi ini kelihatan di mana bottleneck-nya, sehingga bisa dilaksanakan ini," ungkap Luhut.
