Polling detikcom

Polling: Luhut Ajak Work From Bali, Gaskeun?

- detikFinance
Jumat, 21 Mei 2021 07:00 WIB
Sara Underwood di Desa Penglipuran, Bali
Work From Bali (Foto: Sara Underwood/Instagram)
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggencarkan program Work From Bali untuk kementerian di bawah koordinasinya. Maksudnya, pegawai kementerian akan melakukan pekerjaannya dari Pulau Bali.

Hal ini dinilai Luhut dapat membantu mengoptimalkan pemulihan pariwisata di Bali. Khususnya untuk mendorong keterisian hotel di Bali.

Pihak Luhut pun sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dukungan penyediaan akomodasi pada kawasan The Nusa Dua Bali, Selasa (18/5/2021) kemarin.

"Nota kesepahaman ini dibuat sebagai upaya dalam mendukung peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Akan berlaku untuk tujuh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves," jelas Luhut dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/5/2021).

Setidaknya akan ada 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua yang dikelola Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) akan melakukan kerja sama dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas hotel dengan Kemenko Marves.

Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira rencana Work From Bali untuk pegawai kementerian dinilai hanya membuang anggaran.

Anggaran APBN, menurut Bhima, baiknya digunakan untuk mendukung belanja kesehatan dan perlindungan sosial daripada untuk perjalanan dinas pegawai kementerian.

"Kalau pegawai pemerintah disuruh Work From Bali, sepertinya sayang sekali anggaran APBN digunakan untuk perjalanan dinas. Masih banyak kebutuhan anggaran yang urgent, yakni belanja kesehatan dan belanja perlindungan sosial," kata Bhima kepada detikcom, Rabu (19/5/2021).

Bhima justru bingung, di tengah melebarnya defisit APBN, tetapi masih ada dana yang digunakan untuk rapat di Bali. "Ini saja karena pemerintah kebingungan karena defisit APBN melebar, bahkan tarif PPN mau dinaikkan, kok dana yang ada digunakan buat rapat di Bali," ujarnya.

Di sisi lain, menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal kebijakan ini bisa dipandang menjadi bentuk insentif bagi pelaku wisata yang terdampak pandemi. Bali, merupakan salah satu wilayah yang benar-benar terdampak dengan adanya pandemi.

Tapi, Faisal justru khawatir kebijakan ini akan berdampak pada makin panjangnya penyebaran pandemi COVID-19. Pasalnya, apabila pegawai yang berasal dari zona merah melakukan Work From Bali, bisa saja virus COVID-19 menyebar di sana.

"Catatan dari saya, perlu berhati-hati soal dampaknya terhadap penyebaran pandemi. Terutama kalau yang datang berasal dari daerah-daerah yang tingkat pandemi masih tinggi, atau justru terjangkit dalam perjalanan ke Bali," ungkap Faisal.

Kalau menurut detikers sendiri bagaimana? Berikan pendapat kalian dengan cara pilih setuju atau tidak setuju di kolom komentar. Jangan lupa sertakan alasannya ya. Respons detikers sekalian sangat berharga buat masukan bagi pemerintah. Ditunggu responsnya sampai pukul 10.00 WIB besok ya.

(Tim detikcom/dna)