.webp)
Rencana work from Bali yang diinisiasikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dinilai pengamat kurang tepat. Meskipun, ajakan itu baik untuk membantu memulihkan pariwisata di sana.
Menurut Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah, work from Bali untuk pegawai negeri sipil (PNS) tidak efektif. Dia khawatir ajakan itu membuat pekerjaan mereka terganggu karena fokus jalan-jalan.
"Jelas kebijakan itu tidak tepat, nggak ada urgensinya karena bagaimana mereka pengawasannya ketika bekerja di situ. Jangan-jangan dia nanti kelihatan bekerja di Bali, tapi dia jalan-jalan ke Uluwatu atau mana," kata Trubus, Kamis (20/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak hanya itu, kebijakan work from Bali juga disebut hanya membuang-buang anggaran. Menurut Trubus, baiknya APBN digunakan untuk mendukung belanja kesehatan dan perlindungan sosial daripada untuk perjalanan dinas pegawai kementerian
"Kebijakan itu sebenarnya nggak tepatnya di tengah pandemi ini malah pemborosan anggaran meskipun tujuannya untuk menghidupkan pariwisata. Kan pakai anggaran, lah anggarannya untuk ke sana kan berarti menggunakan pesawat, menggunakan akomodasinya juga," tuturnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad. Kebijakan work from Bali untuk PNS disebut tidak terlalu berdampak besar terhadap pemulihan wisata di sana.
"Menurut saya kalau dari situ sih pengaruhnya sedikit, nggak terlalu signifikan karena yang bisa melakukan itu kan jumlahnya relatif tidak terlalu punya pengaruh besar lah karena hanya work from bali dan jumlahnya kan pasti nggak begitu banyak," katanya terpisah.
Dia lebih menyarankan agar pemerintah bisa menekan kasus COVID-19 terlebih dahulu ditambah penerapan protokol kesehatan yang baik khususnya di Bali. Dengan begitu masyarakat dengan sendirinya akan datang untuk berlibur.
"Sekarang kan orang mau ke sana khawatir nih Bali aman atau tidak," imbuhnya.
