ADVERTISEMENT

Polling detikcom

Polling: Pengampunan Pajak Mau Ada Lagi, Perlu Nggak Sih?

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 25 Mei 2021 12:09 WIB
Perusahan sekuritas yang ditunjuk menampung dana repatriasi tax amnesty membuka gerai di BEI, Jakarta. Gerai-gerai itu mengkampanyekan program
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan salah satu yang akan dibahas adalah mengenai pengampunan pajak (tax amnesty).

"Secara global apa yang akan diatur dalam UU tersebut di dalamnya ada UU PPh, termasuk tarif PPh orang per orang dan pribadi, kemudian pengurangan tarif PPh untuk badan dan juga terkait PPN barang jasa, pajak penjualan atas barang mewah, kemudian UU cukai, karbon tax atau pajak karbon, dan di dalamnya ada terkait pengampunan pajak," katanya dalam halalbihalal virtual, Rabu (19/5/2021).

Tax amnesty merupakan program pengampunan pajak untuk wajib pajak yang selama ini menempatkan uangnya di luar negeri atau yang belum lengkap melaporkan hartanya. Dengan diampuninya kesalahan penghindaran pajak tersebut, diharapkan basis pajak bisa semakin meningkat. Tax amnesty jilid I sudah dilakukan pemerintah pada2016-2017.

Pengusaha menyambut baik rencana program tax amnesty jilid II. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengaku menerima banyak masukan pengusaha yang ingin ikut jika ada tax amnesty jilid II.

"Dari kami tentu menyambut positif karena memang masih ada banyak pengusaha yang menyampaikan ke saya ingin ikut lagi berpartisipasi apabila ada tax amnesty jilid II. Jadi saya rasa responnya positif," tuturnya saat dihubungi detikcom, Rabu (19/5/2021).

Sementara Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah menilai kebijakan itu tak diperlukan. Sebab, jika tax amnesty jilid II digulirkan maka kepercayaan wajib pajak akan runtuh.

"Dari sisi pandangan saya seharusnya pemerintah tidak bicara lagi tentang tax amnesty jilid II karena akan menimbulkan problem besar bagi para wajib pajak yang ikut pada tax amnesty jilid I karena itu baru dilakukan tahun 2016," katanya di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun menyatakan bahwa rencana tersebut akan segera dibahas di DPR RI. Tax amnesty jilid II akan dibicarakan dengan legislatif sejalan dengan dimulainya pembahasan Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Tata Cara Perpajakan yang dalam waktu dekat akan direvisi.

"Terkait dengan KUP, undang-undang tax amnesty dan sebagainya ini pembahasan juga akan segera dilakukan di DPR," kata kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu, Yon Arsal dalam konferensi pers virtual, Selasa (25/5/2021).

Jadi, menurut detikers, tax amnesty jilid II perlu nggak sih? Sampaikan pandangan Anda pada kolom di bawah ini. Polling ditutup Rabu (26/5) pukul 12.00.

(toy/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT