Komisi IX DPR memanggil direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan rapat dengar pendapat. Salah satu agenda utamanya adalah penjelasan mengenai keamanan data peserta BPJS Kesehatan di tengah isu kebocoran data peserta.
Selain direksi BPJS, Komisi IX DPR juga memanggil Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan juga Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.
"Rapat saya buka dan terbuka untuk umum," ujar pimpinan rapat Nihayatul Wafiroh, Selasa (25/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisi IX juga akan meminta penjelasan mengenai rencana penerapan kelas standar dalam program jaminan kesehatan nasional.
Sebelumnya, 279 juta data WNI tersebar dalam forum hacker Raid Forums, disinyalir ratusan juta data ini milik BPJS Kesehatan dan mengalami kebocoran. Kasus dugaan kebocoran data WNI ini sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Disebutkan, 279 juta data WNI tersebut dijual secara online di forum hacker Raid Forums.
Informasi pribadi dalam data bocor itu meliputi NIK (nomor induk kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, bahkan kabarnya juga besaran gaji. Disertakan pula sejuta sampel data untuk pengecekan.
Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) turut digandeng Bareskrim dalam menangani kasus ini. BPJS Kesehatan mengaku juga sudah mengklarifikasi ke Bareskrim perihal 279 juta data bocor yang diduga kuat identik dengan data mereka.
Simak juga video 'Diduga Data BPJS Bocor, Menko PMK Jamin Pelayanan Tetap Aman':