.webp)
Dugaan kebocoran data menimpa BPJS Kesehatan. Apabila dugaan kebocoran data ini benar adanya, risikonya keamanan negara berpotensi terancam.
Pasalnya, menurut Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto data TNI-Polri juga masuk di dalam 279 juta data peserta BPJS Kesehatan yang diduga bocor dan dijual di internet.
"Kami melihat ada beberapa potensi risiko yang akan muncul apabila isu kebocoran data peserta ini adalah benar. Pertama, risiko terhadap keamanan nasional karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI-Polri dan semuanya ada di sana," kata Yuri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (25/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau memang benar data itu lah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat," tegasnya.
Yuri juga menilai reputasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN) akan tercoreng dengan adanya kasus dugaan kebocoran data ini. BPJS Kesehatan sendiri salah satu lembaga yang bertugas menjalankan JKN.
"Ini akan kontraproduktif kalau dihadapkan dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional," kata Yuri.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menilai dugaan kebocoran yang disandingkan pada data BPJS Kesehatan belum tentu benar. Dia mengakui memang data 279 juta orang Indonesia yang tersebar dan dijual di internet memiliki kemiripan dengan data milik BPJS Kesehatan.
Namun, menurutnya hal itu belum terbukti. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil investigasi. Sejak Sabtu, 22 Mei yang lalu, dia mengatakan pihaknya dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan investigasi mendalam soal data yang tersebar di internet.
"Sebetulnya itu yang ditawarkan benar punya BPJS (Kesehatan) atau bukan? Itu kami belum tahu. Apa itu mirip? Iya. Tapi, datanya belum tahu, itu sedang diinvestigasi," kata Ali Ghufron dalam rapat yang sama.
Lanjut ke halaman berikutnya.
