Buntut Dugaan Kebocoran, BPJS Kesehatan Setop Kerja Sama Tukar Data

Buntut Dugaan Kebocoran, BPJS Kesehatan Setop Kerja Sama Tukar Data

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 25 Mei 2021 16:39 WIB
Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan pembatalan kenaikan iuran tersebut menuai beragam respon dari masyarakat.
Foto: Wisma Putra
Jakarta -

Manajemen BPJS Kesehatan melakukan sejumlah langkah preventif untuk melindungi data peserta. Hal ini dilakukan usai adanya dugaan kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan dan dijual di internet.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan salah satu langkah yang diambil adalah menghentikan dan menunda sementara semua kerja sama terkait pertukaran data BPJS Kesehatan. Pihaknya juga menutup semua data internal dan melakukan investigasi.

"Kami amankan titik akses, dengan melakukan penutupan dan lalu investigasi. Kami juga langsung tunda semua kerja sama terkait pertukaran data," ungkap Ali Ghufron dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (25/5/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejak Sabtu, 22 Mei yang lalu, dia mengatakan pihaknya dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan investigasi mendalam soal data yang tersebar di internet. Hal ini dilakukan guna membuktikan apakah dugaan kebocoran benar terjadi pada data BPJS Kesehatan.

"Sabtu 22 Mei, kami dengan BSSN dan tim security operation system melakukan penelusuran melalui digital forensik. Tapi kami ini belum selesai, jadi kami belum tahu ada kebocoran atau tidak, tapi sudah ramai kalau ini bocor," ungkap Ali Ghufron.

ADVERTISEMENT

Sebagai langkah hukum, pihaknya juga sudah melakukan laporan ke Bareskrim Polri. Pihaknya juga bersurat ke Otoritas Jasa Keuangan, untuk memberikan laporan soal dugaan kebocoran data peserta ini.

Lanjut halaman berikutnya soal kasus BPJS Kesehatan.

Ali Ghufron mengatakan saat ini sebetulnya BPJS Kesehatan sudah memiliki sistem keamanan dengan standar internasional. Dia juga menyebutkan sistem keamanan BPJS Kesehatan sudah dibuat berlapis-lapis.

"Sistem manajemen keamanan informasi kami sudah mengacu pada regulasi pemerintah dan menerapkan standar internasional sistem keamanan. Kami sudah ada sertifikasi ISO-27001 terkait keamanan data," kata Ali Ghufron.

"Dan demikian juga mengenai sistem keamanan untuk melindungi keamanan data sudah didukung sistem yang terdiri dari beberapa layer keamanan. Seperti kontrol keamanan parimeter, lalu sistem keamanan yang mencakup metodologi keamanan fisik dan digital yang melindungi bisnis secara keseluruhan," lanjutnya.

Sebelumnya, 279 juta data WNI tersebar dalam forum hacker Raid Forums, disinyalir ratusan juta data ini milik BPJS Kesehatan dan mengalami kebocoran.

Kasus dugaan kebocoran data WNI ini sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Disebutkan, 279 juta data WNI tersebut dijual secara online di forum hacker Raid Forums.

Informasi pribadi dalam data bocor itu meliputi NIK (nomor induk kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, bahkan kabarnya juga besaran gaji. Disertakan pula sejuta sampel data untuk pengecekan.


Hide Ads