Mentan: Penerapan Teknologi Diharapkan Mampu Tekan Biaya Produksi

Nadhifa Sarah Amalia - detikFinance
Rabu, 26 Mei 2021 11:10 WIB
Petani di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang menerima bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari Presiden Joko Widodo.
Foto: dok. Kementan
Jakarta -

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan mekanisasi dan penggunaan teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan pertanian modern. Hal itu juga disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021.

"Bapak Presiden waktu itu menyampaikan bahwa penerapan teknologi pertanian diharapkan mampu menekan biaya produksi menjadi lebih murah sehingga menciptakan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional," ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Rabu (26/05/2021).

Hal itu ia ungkapkan saat menjadi narasumber Indonesia Food Summit (IFS) 2021, di Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021. Hadir dalam acara tersebut Menteri Perdagangan M. Luthfi , dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, yang juga menjadi narasumber.

Mahyeldi mengatakan masih ada peluang untuk meningkatkan produksi dan memberikan pendapatan lebih kepada petani, terutama pada proses pascapanen.

"Di Sumbar berdasarkan pengalaman yang ada, pascapanen perlu diintervensi untuk menghindari food losses yang saat ini bisa mencapai 50%," kata Mahyeldi.

Salah satu upaya yang bisa ditempuh menurutnya adalah dengan revitalisasi rice milling unit (RMU). Memperbaiki RMU dinilai akan meningkatkan kualitas dan produksi beras sampai 12% ditambah dalam proses panen yang menggunakan teknologi seperti combine harvester.

"RMU di Sumbar ada sekitar 5 ribuan yang itu usianya sudah puluhan tahun, 20 sampai 30 tahun," ungkap Mahyeldi.

Sementara itu Syahrul Limpo mengakui pemerintah pusat memiliki keterbatasan anggaran sehingga harapan Gubernur Sumbar tersebut tidak bisa langsung diimplementasikan. Ia mengatakan pendistribuan RMU akan dilakukan secara bertahap, tidak bisa langsung merata. Oleh karena itu, selama ada skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kelembagaan petani dalam bentuk korporasi diharapkan menjadi jawaban.

"Bapak, Ibu, rice milling unit (RMU) yang ada di indonesia kurang lebih jumlahnya hanya 186 ribu unit, dan hemat saya, dana KUR bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki atau mengupgrade-nya," jawab Syahrul.

Pengembalian dana pinjaman KUR di sektor pertanian tahun 2020 cukup sehat bagi sektor perbankan, pasalnya nilai Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet hanya 0.6% dari total nilai pinjaman KUR.

"Alokasi KUR pertanian tahun 2021 sebesar Rp 70 triliun. Ini bisa dimanfaatkan dan akan berguna untuk membiayai pada pascapanen. Petani-petani kita ke depan harus sudah bisa menjual beras dengan packaging yang menarik. Penggilingan beras di desa-desa harus ditumbuhkan tapi saya harapkan berasnya jangan dijual ke mana-mana karena ada konsumen yang pasti sekitar 4 juta yang terdiri dari PNS, anggota TNI/Polri dan juga kegiatan sosial," ungkap Syharul.

Sementara itu Menteri Perdagangan, M. Luthfi mengatakan harga gabah kering panen (GKP) saat ini adalah sebesar Rp 4.200.

"Tapi itu (harga) proses sebelum panen, harga setelah panen menjadi Rp 8.600 ada penambahan sekitar Rp 4.400. Jadi ini kasarnya yang kerja dari pagi sampai sore itu Rp 4.200 tapi pascanya itu Rp 4.400 untuk mendapatkan beras medium. Ini ada yang mesti kita perbaiki bersama. Kalau tadi ada kemungkinan losses sekitar 10%, bisa jadi mungkin lebih, mencapai 50%," pungkas Luthfi.



Simak Video "Gerak Kementan Tingkatkan Ekspor Tanaman Hias"
[Gambas:Video 20detik]
(prf/hns)