4 Masalah Krusial Freeport

Jakarta - Pemerintah mengaku saat ini ada empat masalah krusial di PT Freeport Indonesia yang tengah dikaji ulang. Namun keempat masalah ini tidak menyangkut persoalan dengan masyarakat adat.Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, keempat masalah kritis tersebut menyangkut lingkungan, produksi, penerimaan negara dan keamanan.Purnomo mengungkapkan hal itu di sela acara seminar sehari tentang investasi pertambangan di Hotel Four Seassons, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (14/3/2006).Masalah pertama, mengenai isu lingkungan, pemerintah akan melakukan evaluasi rutin yang dilakukan tiap 5 tahun. Evaluasi lingkungan terhadap Freeport terakhir kali dilakukan pada tahun 2005.Kedua, masalah produksi. Nantinya, menurut Purnomo, akan ada pengawasan dari Bea Cukai, lembaga surveyor, perwakilan penjual dan pembeli, serta dari pihak Departemen ESDM.Produksi yang dihasilkan juga akan dilaporkan ke negara secara terpisah apakah dalam bentuk tembaga atau emas.Ketiga, isu pendapatan negara, apakah yang diterima pemerintah saat ini sudah rasional atau belum.Purnomo menjelaskan, setelah kontrak Freeport diamandemen tahun 1991, penerimaan negara dari Freeport mencapai US$ 2,5 miliar dari total pendapatan sektor pertambangan yang sebesar US$ 3,8 miliar. "Penerimaan Freeport US$ 2,5 miliar ini berdasarkan data public company di New York Stock Exchange," kata Purnomo.Keempat, masalah keamanan karena Freeport merupakan objek vital nasional yang ditetapkan Polri. Tapi karena tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya diserahkan secara transisi ke TNI.Mengenai masalah tuntutan masyarakat adat agar Freeport memberikan kompensasi yang lebih besar terhadap hak ulayat, Purnomo mengatakan hal itu adalah urusan kedua belah pihak. "Jadi silakan dibicarakan antara Freeport dan masyarakat sekitarnya," tukas Purnomo. (ir/)