.webp)
Namun, hingga saat ini belum ada keterangan yang jelas apakah tax amnesty jilid II ini akan kembali dijalankan pemerintah atau tidak.
Saat ditanya mengenai masalah tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo hanya meminta agar menunggu pembahasan di DPR.
"Kita tunggu saja di DPR setelah paripurna untuk menyetujui pembahasan RUU KUP (Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)," katanya kepada detikcom, Kamis (27/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wacana ini pun menuai polemik di publik. Apalagi, pemerintah pernah berjanji jika tax amnesty hanya akan dilakukan satu kali. Jadi, tidak ada kesempatan lagi bagi mereka yang tidak ikut sebelumnya.
Namun seiring berjalannya waktu, tiba-tiba muncul lagi wacana tax amnesty jilid II. Menurut Ekonom Senior Faisal Basri, ada 'orang kuat' di balik rencana pemerintah ini.
"Ini karena pemerintah takut memburu pembayar pajak yang nakal. Jadi kan harusnya pemerintah menegakkan aturan, memburu pembayar pajak yang tidak benar dan tidak ikut tax amnesty, kenakan denda 100- 200%," ujarnya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, dikutip Kamis (27/5/2021).
"Tapi sangat boleh jadi orang-orang itu orang-orang kuat. Nah oleh karena itu diberikan jalan," tegas Faisal.
Faisal menuding orang-orang tersebut berada dalam lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo (Jokowi), bisa jadi politikus maupun pengusaha. Sehingga sulit bagi petugas pajak untuk mengejar hak dari negara.
"Orang kuat itu ada di dalam pusaran terdalam politik. mereka dekat dengan inti kekuasaan, dan mereka punya pengaruh politik yang besar," terangnya. Faisal tidak menyebutkan secara spesifik orang yang dimaksud.
Simak juga 'Saat Menkeu Sri Mulyani Tinjau Hari Terakhir Tax Amnesty':
