Kemarahan Jokowi dalam 3 Babak, dari Bansos Hingga Infrastruktur

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 28 Mei 2021 06:00 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi/Foto: Biro Pers Setpres
Jakarta -

Kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021. Dalam arahannya, Jokowi menyinggung beberapa hal yang menurutnya kurang dijalankan baik oleh jajarannya.

Jokowi sendiri membuka arahannya dengan wanti-wanti keras soal pengawasan anggaran. Dia meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memantau ketat anggaran kementerian dan lembaga. Dia tidak ingin serupiah pun anggaran salah sasaran.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan pejabat negara untuk tidak melakukan korupsi. Dia menegaskan tidak memberikan toleransi sedikit pun terkait penyelewengan anggaran.

"Dan pengawasan (BPKP) harus menjamin tidak ada serupiah pun salah sasaran. Tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan berikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran," tegas Jokowi disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).

Jokowi lantas mengungkapkan beberapa hal yang menurutnya belum dijalankan maksimal oleh jajarannya. Apa saja?

1. K/L Pusat dan Daerah Minim Belanja

Jokowi mengaku masih belum puas dengan realisasi anggaran belanja pemerintah di kuartal I 2021. Dia meminta kementerian dan lembaga lebih banyak melakukan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jokowi memaparkan realisasi belanja APBN masih di angka 15%, sementara untuk APBD masih 7%. Serapan belanja anggaran pemulihan ekonomi nasional pun baru 24,6%, padahal Rp 700 triliun disiapkan untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi.

"Saya minta percepatan belanja pemerintah dikawal dan ditingkatkan, dan supaya kita tahu semuanya, realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih 15% untuk APBN, dan 7% untuk APBD, masih rendah. Serapan belanja PEN juga masih rendah, baru 24,6%, sekali lagi kecepatan, tapi juga ketepatan sasaran," ungkap Jokowi.

Sementara itu, kecepatan pengadaan barang dan jasa juga dikatakan Jokowi masih sangat lambat. Di kuartal pertama, realisasi pengadaan jasa di kementerian dan lembaga pusat baru 10,98%. Sementara di pemerintah daerah cuma 5%.

Dia meminta BPKP dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mencari apa penyebab lambatnya belanja yang dilakukan kementerian dan lembaga, serta daerah.

Dia menyebutkan di kuartal kedua, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Hal itu menurutnya tidak mudah, namun bisa dicapai dengan memperbanyak belanja pemerintah untuk mendorong perekonomian.

"Karena target di kuartal kedua kita bukan barang yang mudah, 7%. Dari, bayangkan, minus 0,74% melompat ke 7%, saya yakini kalau semua bekerja keras, belanja segera dikeluarkan realisasinya, maka itu bukan suatu yang mustahil," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan angka pertumbuhan ekonomi 7% di kuartal ke dua harus dicapai. Bila hal itu tidak bisa dicapai, maka target pertumbuhan ekonomi tahunan di angka 4,5-5,5% tidak akan bisa dirasakan.

Apa lagi kemarahan Jokowi? klik halaman berikutnya.