Ini Dia Biang Kerok Penyaluran BLT Dana Desa Lambat

Anisa Indraini - detikFinance
Jumat, 28 Mei 2021 20:04 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat realisasi BLT dana desa hingga Mei 2021 sebesar Rp 21,94 triliun. Jumlah itu baru setara 30,48% dari alokasi tahun ini yang sebesar Rp 72 triliun.

"Sampai data saat ini dari Rp 72 triliun dana desa yang dialokasikan pada 2021, sudah tersalurkan Rp 21,9 triliun atau 30,48% dari total dana desa keseluruhan," kata Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT, Luthfy Latief dalam webinar KPC-PEN, Jumat (28/5/2021).

Untuk realisasi BLT dana desa pada Januari telah disalurkan Rp 1,28 triliun ke 58.108 desa yang diperuntukkan bagi 4.277.756 keluarga penerima manfaat (KPM). Realisasi Februari lebih sedikit di mana baru tersalur ke 37.948 desa dengan jumlah 2.836.387 KPM sebanyak Rp 850 miliar.

Begitupun pada Maret di mana BLT dana desa yang sudah tersalurkan baru Rp 507 miliar untuk 23.565 desa dengan total 1.692.636 KPM. Di April terus mengalami penurunan di mana baru Rp 294 miliar yang disebar ke 14.058 desa untuk 980.173 KPM.

"Pada Mei ini kita sudah mencairkan Rp 159 miliar di 531.000 penerima manfaat," bebernya.

Penyaluran BLT dana desa ini disebut tidak lepas dari berbagai kendala, mulai dari belum ditetapkannya Peraturan Kepala Desa tentang daftar KPM BLT dana desa, keadaan geografis yang sulit dijangkau, hingga perlunya penyesuaian antara DTKS dan data jaring pengaman sosial lainnya.

"Kepala desa belum definitif, ini menjadi kendala kadang mereka merasa ragu untuk melakukan penandatanganan dan penetapan sehingga masih membutuhkan waktu untuk penyesuaian-penyesuaian.Penyaluran BLT Dana Desa yang tidak bisa sekaligus juga menjadi kendala karena aksesnya yang sulit seperti di Papua, Maluku, membutuhkan waktu yang cukup lama tidak bisa sehari," tuturnya.

Saat ditanya apakah KPM yang menerima tepat sasaran, Luthfy menyebut pihaknya akan terus berupaya mengawal penyaluran BLT Dana Desa ini. Meskipun diakui saat awal penyaluran sempat terjadi kekeliruan.

"Awal-awal program BLT dana desa masih ada yang keliru tapi semua itu akan diperbaiki di level desa atau kabupaten dan kita akan kawal bersama," tuturnya.

Penerima BLT dana desa adalah mereka keluarga miskin di desa yang belum mendapat bantuan dari program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai atau bantuan sosial lainnya. Kemudian mereka yang kehilangan mata pencaharian, hingga mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun.

(aid/hns)