.webp)
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki membeberkan strategi pemerintah dalam upaya membangkitkan UMKM yang lesu di tengah masa pandemi COVID-19. Langkah ini diklaim ampuh menekan jumlah UMKM yang gulung tikar karena masa krisis tersebut.
"Karena pandemi belum tahu persis kapan bisa diatasi, sehingga dalam situasi seperti ini strategi yang kami lakukan survive dulu, bagaimana bisa bertahan di tengah pandemi. Karena itu program stimulus untuk memperkuat pembiayaan, memperkuat daya beli masyarakat di tengah daya beli yang turun dengan mengoptimalkan belanja pemerintah. Ini yang sekarang kita lakukan," kata Teten kepada wartawan di Kulon Progo, Jumat (28/5/2021).
"Alhamdulillah dari survei BPS tahun lalu, jumlah UMKM yang gulung tikar bukan puluhan juta, tetapi di bawah 500 ribu dari total sekitar 64 juta, ini saya kira karena program intervensi pemerintah sudah dianggap cukup tepat," sambungnya.
Meski begitu lanjut Teten, pemerintah tidak lantas berpuas diri. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan UMKM untuk bertransformasi ke ranah digital. Ini penting karena market digital di Indonesia cukup besar ditambah adanya trend konsumsi masyarakat di platform tersebut.
"Makanya harus siapkan UMKM kita on boarding untuk market digital baik lokal, nasional maupun global, Ini yang kita siapkan daya saing produknya," ujar Teten.
Di samping persiapan untuk market digital, juga harus dibarengi dengan pengembangan teknologi produksi guna meningkatkan daya saing produk. Saat ini kata Teten ada banyak konsep rumah produksi bersama yang mungkin bisa jadi solusi UMKM yang belum memiliki peralatan usaha modern. Sehingga UMKM bisa menggunakan jasa rumah produksi baik yang dikelola swasta maupun BUMD atau BUMN. "Ini sedang kita coba kerjasamakan," ujarnya.
Teten menyebut, pemerintah juga sedang membidik pasar ekspor karena banyak produk-produk Indonesia yang layak dikirim ke mancanegara. Dari sisi pemerintah nanti akan membantu sistem logistik termasuk mengkurasi dan sertifikasi produk-produk tersebut.
Soal pembiayaan modal usaha, Teten menyebut sekarang sudah banyak mekanisme pembiayaan seperti sekarang Surat Perintah Kerja (SPK), sehingga jika ada pelaku usaha yang jadi vendor Lembaga, Kementerian atau BUMN, bisa menjadikan surat tersebut sebagai jaminan untuk pinjam uang modal kerja.
"Di samping itu KUR sekarang sedang dinaikkan bisa sampai 20 miliar. Konsepnya sedang digodok di Kementrian Ekonomi. Porsi kredit perbankan untuk UMKM juga dari 19,8 persen akan dinaikkan sampai di atas 30 persen secara bertahap pada 2024," pungkasnya.
