Ternyata... Anggaran Pembangunan Ibu Kota Baru Belum Ada

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 02 Jun 2021 14:36 WIB
Konsep Desain Istana Ibu Kota Negara
Foto: Konsep Desain Istana Ibu Kota Negara (Istimewa/Instagram Nyoman Nuarta)
Jakarta -

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka-bukaan soal perkembangan terakhir persiapan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru. Dia mengatakan sampai saat ini biaya membangun ibu kota belum dianggarkan.

Menurutnya, sampai saat ini pun belum ada pembahasan anggaran ibu kota baru di tingkat kabinet. Bahkan, dalam paparan pagu indikatif anggaran Kementerian PUPR 2022 yang totalnya mencapai Rp 100,46 triliun pun belum ada rencana kegiatan dan penganggaran untuk pembangunan ibu kota negara baru.

"Ini anggarannya juga belum ada, bahkan pagu indikatif 2022 ini sebenarnya ada catatan. Ini belum termasuk anggaran IKN, belum masuk anggaran food estate, belum masuk anggaran kawasan industri terpadu, itu catatan di SKB Kemenkeu dan Bappenas," papar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (2/6/2021).

Basuki menjelaskan sampai saat ini pemerintah, khususnya pihaknya masih melakukan desain atau perencanaan untuk ibu kota baru. Dia menegaskan nantinya hanya Presiden Joko Widodo saja yang bisa mengumumkan soal bentuk ibu kota baru, itu pun bila UU-nya sebagai landasan hukum sudah disahkan oleh DPR.

"Tentang IKN ini memang kami siapkan softwarenya, kami tunggu pengesahan UU-nya beliau yang akan sampaikan, pak Presiden. Kami masih siapkan software desainnya, tapi nanti masih menunggu pengesahan UU-nya dari DPR," ungkap Basuki.

Selain membuat desain dan perencanaan, Kementerian PUPR juga saat ini mulai menyiapkan untuk acara ground breaking ibu kota negara baru. Pihaknya akan menyiapkan Istana Negara, akses jalan, hingga alur drainase di ibu kota baru.

"IKN kami sedang siapkan ground breakingnya untuk istana, jalan, dan air, serta drainasenya," ujar Basuki.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, rencana pembangunan ibu kota negara baru akan masuk dalam APBN 2022.

"Kita masukkan pemindahan ibu kota negara, kebutuhan Indonesia masa depan dengan mobilitas tinggi, demografi berubah dan kebutuhan lingkungan sustainable," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI dan BI, Senin (31/5/2021).

Sri Mulyani mengungkapkan pembangunan IKN baru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bisa dilakukan dengan berbagai skema yang inovatif atau tidak melulu mengandalkan keuangan negara atau APBN.

"Kami akan terus jaga dan kawal dalam tingkat rasional dan reasonable jadi kebutuhan jangka menengah dan panjang terhadap kebutuhan pembangunan, pemulihan ekonomi nasional, serta konsolidasi fiskal," ujar Sri Mulyani.

Di sisi lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Istana Presiden di ibu kota baru akan mulai dibangun pada tahun ini. Hal itu dapat terlaksana jika rancangan masterplan dan detail plan yang sudah disiapkan saat ini berjalan sesuai yang direncanakan.

"Kita optimis mudah-mudahan Istana Presiden bisa di-groundbreaking pada tahun ini," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (17/3/2021)

Suharso Monoarfa mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melaksanakan peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 di ibu kota negara baru, Kalimantan Timur (Kaltim).

"Tanggal 17 Agustus 2024 itu Presiden bisa melaksanakan, kita melaksanakan peringatan 17 Agustus di ibu kota negara yang baru," kata Suharso.

Namun, hal itu akan terlaksana dengan catatan semua rencana pemerintah berjalan sesuai rencana dan vaksinasi virus Corona (COVID-19) dapat mencapai kekebalan komunal (herd immunity). Proses vaksinasi saat ini sedang berlangsung.

Lihat Video: Jokowi Bertemu 7 Asosiasi Profesi Bahas Ibu Kota Baru, Ini Hasilnya

[Gambas:Video 20detik]



(hal/das)