Soal Konflik Buruh dan Manajemen Indomaret, Ini Pesan Kemnaker

Baru-baru ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi boikot terhadap perusahaan PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group), Kamis (27/5). Adapun aksi ini terjadi lantaran perusahaan melaporkan secara pidana karyawannya, Anwar Bessy terkait rusaknya dinding gypsum akibat menuntut THR 2020.

Merespons hal ini, Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap kembali mendorong serikat buruh/serikat pekerja (SP/SB) dan manajemen Indomarco Prismatama untuk menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

"Kemnaker terus mendorong kedua pihak menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan dengan hati yang tenang dan pikiran yang lapang, untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak," ujar Chairul dalam keterangan tertulis, Rabu (2/6/2021).

Menurut Chairul, permasalahan yang menimpa Anwar Bessy dengan PT Indomarco Prismatama dapat diselesaikan secara dialog. Chairul juga mengimbau agar kedua pihak saling berkomunikasi untuk mencari jalan keluar terbaik.

"Untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, prioritaskan dialog untuk mencari win-win solution terbaik," paparnya.

Lebih lanjut Chairul menjelaskan situasi pandemi COVID-19 menyebabkan kondisi perekonomian yang sulit. Oleh karena itu, kondisi ini sebaiknya dapat menjadi momen bagi semua pihak untuk bersatu, saling memahami dan saling mendukung dalam menghadapi pandemi.

Ia pun meminta agar kedua pihak baik terus memupuk dialog hubungan industrial dan mempererat kebersamaan, serta beriktikad baik untuk menuntaskan persoalan ketenagakerjaan.

"Sekali lagi, Kemnaker terus mendorong perselisihan di Indomarco untuk dicarikan solusi bersama melalui dialog secara bipartit antara kedua pihak," pungkas Chairul.

Sebagai informasi, sebelumnya, pada Jumat (28/5), Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos telah beberapa kali melakukan fasilitasi manajemen Indomarco dengan SP/SB untuk bertemu dan bersama-sama mencari solusi. Adapun hal ini dilakukan guna menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.