Amazon Dukung UU Ganja di AS, Legalisasi di Depan Mata?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Kamis, 03 Jun 2021 10:01 WIB
Jakarta -

Perusahaan penjual ganja di Amerika Serikat (AS) nampaknya mulai bersiap-siap lepas landas. Para investor semakin pede tentang undang-undang di Washington yang dapat secara dramatis mengubah kebijakan ganja di AS.

Bahkan, pada hari Selasa lalu, raksasa e-commerce AS, Amazon (AMZN) mengumumkan dukungannya untuk legalisasi federal ganja. Hal itu menunjukkan keinginan yang besar di perusahaan besar Amerika untuk memberikan dukungannya di belakang masalah ini.

Dilansir dari laporan CNN, Kamis (3/5/2021), dalam beberapa hari terakhir, nama-nama perusahaan ganja seperti Cronos, Tilray, dan Sundial Growers mengalami peningkatan pembelian oleh pedagang amatir.

Tindakan-tindakan perusahaan besar di AS yang mendukung ganja disebut dapat mendorong Undang-Undang Reinvestasi dan Penghapusan Peluang Kriminal Marijuana, atau MORE Act. Rancangan UU ini diperkenalkan kembali oleh Ketua Komite Kehakiman Dewan Demokrat Jerry Nadler Jumat lalu.


RUU itu akan membuat kepemilikan ganja bukan lagi tindakan kriminal di tingkat federal. Caranya dengan menghapusnya dari daftar zat yang dikendalikan dan meninjau kembali hukuman ganja sebelumnya sebagai tindakan pencegahan.

"Meskipun kemungkinan kecil bahwa Undang-undang disahkan oleh Senat, peningkatan liputan media kemungkinan akan menarik perhatian investor ritel rata-rata," kata Ben Onatibia dan Giacomo Pierantoni dari Vanda.

Mereka mencatat bahwa Sundial dan Tilray adalah saham keempat dan ketujuh yang paling banyak disebutkan di forum Reddit WallStreetBets yang populer pada hari Selasa.

Pengumuman besar Amazon dapat memicu kehebohan. Dalam sebuah posting blog, Dave Clark, CEO divisi konsumen Amazon di seluruh dunia, mengatakan mengubah undang-undang negara bagian tentang ganja berarti perusahaan tidak akan lagi memasukkan zat itu dalam tes narkoba pra-kerja.

"Kami berharap pengusaha lain akan bergabung dengan kami, dan pembuat kebijakan akan bertindak cepat untuk meloloskan undang-undang ini," kata Clark.

(hal/das)